Dituding Bermain Dalam Pembagian BLT DD,Ini Penjelasan Pemdes Bagek Payung Selatan



Lotim, SUARASELAPARANG - Penyaluran atau pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa (DD) yang dibagikan di Rumah Kadus menuai kritik bahkan diduga tidak transfaran dan ada permainan dari pemerintah desa setempat.

Wakil Ketua Badan Permusawaratan Desa (BPD) Desa Bagik Payung Selatan (BPS), Muhibuddin bersama beberapa pemuda desa setempat mengaku geram dengan perilaku Penjabat Kepala Desa yang melakukan pembagian BLT dengan tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya diikuti yaitu Musyawarah Desa yaitu melibatkan semua unsur Pemerintahan dan tidak transfaran.

“Pembagian yang dilakukan oleh Pejabat ini tidak benar, yang seharusnya mengikuti mekanisme,” tegasnya Muhibuddin bersama pemuda Bagik Payung Selatan, Jumat (22/05/2020).

Muhibuddin menjelaskan, semua data Penerima jenis bantuan terdampak Covid-19 di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga tidak transfaran dan tidak berani di publis sehingga rentan permainan dan data doble karena tidak dikoreksi secara bersama-sama oleh masyarakat, mereka kerjakan secara sendiri-sendiri tampa melibatkan semua unsur termasuk Relawan Covid-19 mulai dari pendataan sampai pendistribusian.

Mengenai proses pembagian BLT Desa yang dilakukan tersebut harus melalui rapat atau musyawarah desa secara bersama supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Transparan harus kita kedepankan, tidak kemudian dengan cara-cara yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” tegasnya. Sepanjang pantauan kami pada data yg entah sumbernya dari mana. Ada data yg Doble dan meninggal dunia, ada juga yg sudah masuk kategori mampu sementara masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan yang kategori tidak mampu yang harus diprioritaskan yang belum masuk data semua jenis bantuan terdampak Covid-19.

Muhibuddin menduga Pejabat Desa Bagik Payung Selatan ada permainan, dugaan kami salah satunya memenangkan calon yang akan mengikuti kompetisi pemilihan Kepala Desa sehingga tidak melibatkan semua unsur yang ada di desa, mengapa mereka alergi dengan rapat.

Bukan itu saja, sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan yang harus dimusyawarahkan seperti Pemekaran Dusun-dusun, Pembentukan BKD yang belum jelas sementara anggarannya dari Januari 2019 tapi personilnya belum ada dan juga laporan Pejabat Kepala Desa tentang realisasi penggunaan anggaran akhir tahun 2019 sampai sekarang masih belum jelas atau belum ada imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Desa (Sekdes) Bagek Payung Selatan Asmuni Riadi saat dimintai keterangannya melalui pesan WhatsApp Selasa (26/05/20) mengatakan bahwa penyaluran BLT-DD yang dilakukan dirumah kepala wilayah (Kawil) maupun secara door to door adalah untuk menindak lanjuti instruksi pemda lotim terkait adanya sangsi penundaan penyaluran dari pemerintah jika ada keterlambatan pencairan BLT-DD tersebut,kata sekdes.

Sekdes Asmuni menambahkan,Untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagek Payung Selatan tahap satu kami dari pemerintah desa melakukan penyaluran secara door to door adalah dengan tujuan untuk menghindari kerumunan masyarakat sesuai dengan protokol covid-19,terangnya.

Lebih lanjut Asmuni menjelaskan bahwa pihak pemdes sudah melakukan semua proses sesuai dengan mekanisme yang ada,mulai dari pendataan, verifikasi, musyawarah Pendamping Lokal Desa pada tanggal 22 april hingga penyaluran nya kami bersama Camat Suralaga, Bhabinkamtibmas, polmas dan dari unsur Forkopimcam, pungkasnya.

Sementara itu,Camat Suaralaga Ir,Agus Masrihadi saat dihubungi via telepon kepada suara selaparang memberikan pernyataan yang senada dengan sekdes desa bagek payung selatan,"Semuanya sudah sesuai mekanisme mulai dari pendataan,musyawarah desa sudah dilakukan hingga penyaluran nya yang kami lakukan secara door to door namun karna mepetnya waktu sehingga penyaluran pada hari jum'at itu hanya bisa sebagiannya saja sehingga kami lanjutkan kembali pada esok harinya" jelas camat suralaga.

Camat Agus menambahkan "Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan melakukan protes,seharusnya protes itu dilakukan pada saat pendataan maupun pada saat musyawarah desa bukan setelah pembagian"tandasnya.(SS-01)

Previous Post Next Post

Adsense