Anggota DPD-RI Asal NTB ini Berharap Pilkada 2021, Bukan 9 Desember 2020


Ir.H.Achmad Sukisman Azmy .M.Hum Anggota KOMITE I  DPD RI 

Mataram, Suaraselaparang - Pandemi global Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir, dan tidak ada yang bisa memprediksikan sampai kapan virus ini akan mengancam kesehatan manusia. Kendati demikian, pada satu sisi Pemerintah harus juga memperhatikan perekonomian masyarakatnya.

Sementara itu, Pemerintah sudah menyatakan akan tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 pada akhir Desember nanti. Namun anggota DPD-RI dari anggota komite 1 asal NTB, Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M. Hum berharap agar pelaksanaan kontestasi Pilkada di tengah situasi Covid-19 dikaji ulang dan dapat ditunda sampai tahun 2021 nanti.

Sukisman Azmy atau yang akrab disapa "ASA" kemudian menyampaikan beberapa alasan di antaranya; Bencana Covid-19 belum berakhir dan tidak jelas kapan berakhir,  Biaya Pilkada ikut membengkak karena harus mengikuti protokoler kesehatan,  Tahapan 5 sisa Pilkada yang dimulai 15 Juni dipastikan tidak optimal akibat Covid-19,  Tenaga dan masyarakat untuk tahapan tersebut masih rentan karena masih dilanda kecemasan,  Kondisi ekonomi negara yang stagnan dan sebagian besar dana dialokasikan untuk Covid-19, akan lebih baik jika dana Pilkada digunakan untuk memperbaiki ekonomi nasional di 2020.

Selanjutnya yang ke  Sensus penduduk belum berakhir sehingga data pemilih belum siap sehingga hasilnya tidak optimal,  Tidak ada jaminan keselamatan untuk penyelenggara dan masyarakat sehingga partisipasi peserta pilkada bisa rendah,  Kesiapan pelaksanaan terkesan dipaksakan,  Khawatir muncul klaster baru akibat tahapan pilkada dan TPS,  Tidak ada desain teknis tata cara pilkada di era pandemi Covid-19 yang menyerang dunia.

Selanjutnya yang ke  Khawatir korban penyelenggara pilkada lebih besar dari pemilu 2019, Tidak ada asuransi bagi panitia penyelenggara dan masyarakat, Pembagian BLT dan lain-lain bisa dijadikan kampanye dini bagi petahana, Tenaga medis dipastikan kewalahan dengan korban, jika ditambahi lagi karena pilkada,  Lebih 105 juta warga di 27 provinsi terlibat pilkada serentak yang tingkat pendidikan dan kondisinya daerah berbeda memerlukan penanganan yang berbeda termasuk perlengkapan pilkada seperti formulir surat suara dan lain-lain. (anas)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense