Karomi, M.P.d: kezoliman struktural bisa saja terjadi pada program uji kompetensi pejabat Lombok Timur

Foto : Karomi,MPd ( Direktur Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi).

Selong, SUARASELAPARANG - Direktur Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Karomi, MPd menyebutkan bahwa adanya indikasi terjadi kezholiman struktural yang sedang dilakukan atas nama program Uji Kompetensi 35 Pejabat yang digelar Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur, sabtu hingga minggu ( 27-28 Juni 2020) kemarin. Hal tersebut disampaikan Karomi saat diwawancara suaraselaparang.com, senin 29 Juni 2020.

Pelaksanaan uji kompetensi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMEN No.3 Tahun 2020 ) tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Namun, pelaksanaan uji kompetensi tersebut riskan melahirkan kezoliman struktural apabila perangkat pelaksanaannya tidak terpenuhi.

“Jangan sampai uji kompetensi ini hanya strategi untuk mutasi dan melengserkan pejabat, ya kalau yang dilengserkan itu mereka yang tidak punya kompetensi dan kinerjanya buruk justru bagus, tapi harus ada pembinaan seuai peraturan yang ada, tapi jika pasca uji kompetensi kinerja pejabat justru semakin jauh dari harapan ini kan persoalan,” tegas akademisi muda ini.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab. IV penyelenggaraan manajemen talenta ASN bagian kesatu Pasal 10 Permen No 3 Tahun 2020, bahwa manajemen talenta ASN harus didukung infrastruktur yang terdiri dari: peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan kritikal, profil talenta, standar metode dan penilaian dalam metode “Assessment Center” dan uji kompetensi yang ditetapkan secara nasional, standar kompetensi jabatan setiap instansi sesuai peraturan menteri, standar penilaian kinerja riil, pola karir, tim manajemen talenta ASN nasional, program pengembangan talenta (ASN Corporate university/sekolah kader/tugas belajar), panitia seleksi, basis data sumber daya manusia (SDM), sistem informasi manajement talenta ASN dan anggaran.

Sebagaimana disampaikan Ketua Panitia Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Lombok Timur sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H.M.Juaini Taufiq pada konferensi pers pada Jum’at 25 Juni lalu, menyatakan bahwa tujuan dari uji kompetensi ini adalah untuk menghasilkan pejabat tinggi pratama yang mumpuni sesuai kapasitas jabatan yang diemban serta kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan visi dan misi daerah. Penguji pada program uji kompetensi kali ini pun merupakan kalangan independen dan akademisi dari Universitas Mataram. selain itu sekda juga menyampaikan barometer penilaian adalah aspek kinerja dengan tiga indikator utama yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosiokultural.

Sementara itu menurut Kajian Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) pelaksanaan uji kompetensi tersebut seharusnya dilakukan dengan sangat terbuka bahkan mengumumkan siapa saja para penguji independen yang terlibat sehingga masyarakat bisa menimbang independensinya dan memberi masukan, penguatan transparansi ini penting dilakukan agar dalam proses uji kompetensi bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu LK2T juga mempertanyakan apakah di kabupaten Lombok Timur sudah ada Sistem Informasi Manajemen Talenta sebagai salah satu infrastruktur penting dalam pelaksanaan proses demi proses dan tahapan manajemen talenta ASN termasuk uji kompetensi yang dilakukan ini.

“Keterbukaan informasi publik adalah kunci dalam melaksanakan apapun, apalagi ini akan sangat menentukan pencapaian Lombok Timur kedepan. Menempatkan pejabat tinggi yang sesuai kompetensi dan kapasitasnya perlu dipantau oleh masyarakat sebab mereka yang akan dilayani. Jika tidak ada transparansi bisa saja terjadi kezoliman struktural atas inisiatif kelompok-kelompok pemangku kepentingan tertentu di daerah, misalnya saja seperti konsolidasi kekuatan politik yang berdampak kepada tersingkirnya talenta talenta birokrasi mumpuni yang ada di jajaran aparut pemerintahan kabupaten lombok timur. Kita tidak ingin bersuudzon akan tetapi mengajak semua pihak lebih taat aturan, lebih teliti dan lebih proaktif memantau pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik di daerah ini,” tutup Karomi.


Redaksi Suara selaparang.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense