Antara Lupa dan PHP, DPRD dan Pemrov NTB Dapat Teguran Lagi Dari Mahasiswa


Mataram, suaraselaparang, Setelah mendengar apa yang menjadi permasalahan di masyarakat, diwakilkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM NTB Raya, bahwa kondisi pendapatan orang tua mahasiswa saat ini sedang tidak normal seperti biasanya, karena harus berjuang melawan covid-19.

Ketua DPRD Bq Isvie Rupaeda beberapa waktu lalu setelah mendengar hal tersebut, juga menjawab persoalan yang telah diuraikan oleh rektor dan mahasiswa pada saat itu. Bahwa, hampir semua perguruan tinggi mempunyai permasalahan yang sama, yakni di proses pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Kuota untuk menunjang proses pembelajaran dalam jaringan (daring).

“Kami akan mengundang Pemerintah Daerah, untuk membahas bantuan kepada setiap mahasiswa melalui Perguruan Tinggi masing-masing. Bagaimanapun caranya kita harus memberikan bantuan kepada mahasiswa,” tegasnya di ruang rapat komisi V DPRD Provinsi NTB (07/07/2020) yang lalu.

"Kalau memang Pemerintah Daerah tidak mau memberikan bantuan kepada mahasiswa melalui Perguruan Tinggi, dana aspirasi saya siap diberikan lima ratus juta kepada mereka, ” tegasnya kepada seluruh peserta audiensi.

Namun sayang Kejelasan mengenai tindaklanjut solusi yang ditawarkan oleh BEM NTB RAYA perkara Pendidikan Tinggi (Mahasiswa) beberapa waktu lalu sampai hari ini tidak ada hasil. Sudah lebih dari 2 minggu semenjak pertemuan dengan komisi V yang juga dihadiri ketua DPRD dan jajarannya, terlebih lagi ketua DPRD dalam pertemuan beberapa waktu lalu itu akan memberikan 500 juta melalui dana resesnya.

"Waktu pembayaran UKT/SPP yang sebentar lagi akan berakhir disaat ekonomi keluarga mahasiswa belum normal. Apakah cuti atau putus kuliah menjadi pilihan, Apa peran pemda, " Tandas Hairul Azmi Korpus BEM NTB Raya, saat diwawancarai terpisah oleh suaraselaparang, Selasa (28/07/2020)

Tidak ada ketegasan dari pemerintah, terkhususnya Gubernur yang seakan tutup mata akan persoalan ini. Seolah mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus di NTB tidak terlalu penting ketimbang mahasiswa yg kuliah di Polandia dan Negara lainnya. Padahal kondisi pendidikan di kawasan NTB belumlah bagus baik dari segi kualitas sarpras maupun lainnya, "Ujarnya Sesal

Azmi nama akrabnya menjelaskan lebih lanjut, jika jumlah siswa putus sekolah menurut jenis kelamin dan tingkat tiap provinsi, menunjukkan rata-rata pelajar di SMA/SMK jika di totalkan mencapai ribuan pertahun. SMA TA 19/20 mencapai 1.723, dan SMK TA 19/20 mencapai 1.535

"Sudah menjadi tanggung jawab pemprov untuk mengatasi hal ini. Namun yang kami sayangkan, orang nomor satu di NTB ini justru diam saja dengan kondisi seperti ini, "sesalnya

"Adapun yang menjadi tawaran alternatif kami sebenarnya adalah":

1. Pemprov menjamin Perguruan Tinggi membiarkan mahasiswa tetap mendapatkan pelayanan akademik dan lain-lain walaupun belum melakukan pembayaran.
2. Pemprov harus mengalokasikan APBD Untuk meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi di NTB.
3. Pemprov harus lebih proaktif dalam melakukan pembinaan atau edukasi terhadap pelajar, bahkan jika perlu mengintruksikan hingga Kepala Desa/Lurah untuk melakukan hal yang sama.

"Jika tawaran di atas didengar oleh pemerintah, maka kami optimistis dan yakin jika kualitas pendidikan di NTB akan semakin membaik, " Tutupnya

(SS-04)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense