BPPD Lombok Timur dukung wacana KPK Sembalun dengan sejumlah catatan



Akhmad Roji,SE ( Kepala BPPD Kabupaten Lombok Timur)

Selong,Suaraselaparang,- Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah ( BPPD ) Kabupaten Lombok timur menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh wacana pemberlakuan Kawasan Pariwisata Khusus ( KPK ) Sembalun dengan sejumlah catatan penting yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

hal ini disampaikan Kepala BPPD lombok Timur Akhmad Roji ketika ditemui suara selaparang di kedai Lumbung Ta pada Rabu ( 1/7/2020).

Lebih lanjut ia menambahkan bahwasanya Ide besar menjadikan sembalun sebagai KPK ( Kawasan Pariwisata Khusus ) merupakan langkah untuk mensejajarkan kawasan ini dengan KEK ( Kawasan Ekonomi Khusus ) Mandalika.dengan tujuan tentunya untuk meningkatkan serapan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kita gagasan besar ini bisa menjadi kebijakan nasional dan masuk pangsa pasar pariwisata internasional.oleh karena itu perlakuan KPK ini haruslah mirip-mirip skemanya dengan pola penataan KEK mandalika,walaupun tentu tidak sepenuhnya seperti itu” ujarnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata juga perlu melakukan proses bertahap untuk mempersiapkan lahirnya Kawasan Pariwisata Khusus ini ,diantaranya yang perlu dilakukan adalah mengajak semua stakeholder pariwisata duduk berdiskusi dan membahas dan melakukan kajian yang dibutuhkan dalam rangka mematangkan rencana pemberlakuan zonasi KPK ini. yang kedua melibatkan parlemen untuk membahas rencana penerapan kebijakan ini,tujuannya adalah mempersiapkan regulasi yang jelas dengan mendorong konsep-konsep pariwisata berkeadilan yang menguntungkan semua pihak, karena hal ini tentu tidak bisa tuntas hanya diranah eksekutif saja maka keterlibatan Unsur Legislatif yaitu DPRD Kabupaten lombok timur sangatlah penting.yang tak kalah pentingnya yaitu mempersiapkan SDM masyarakat sembalun untuk siap berperan aktif dalam program turunan terkait penerapan kebijakan zonasi Kawasan pariwisata khusus tersebut,pola komunikasi perlu dikuatkan dengan pendekatan-pendekatan tertentu yang melibatkan semua Dinas dan instansi sehingga pemberdayaan masyarakat juga berjalan optimal.

Terkait pemberlakuan Tiket Masuk yang disebut-sebut sebagai implikasi penerapan KPK Sembalun akhmad Roji menekankan perlunya Pembenahan fasilitas dan infrastruktur di kawasan tersebut selain itu perlu dirancang keunggulan-keunggulan khusus yang menjadi daya tarik kuat sembalun sebelum kemudian tarif masuk tersebut diberlakukan.

“penting juga diketahui bahwa zonasi KPK harus melibatkan TNGR karena bisa saja peta rancangan kawasan pariwisata khusus ini nantinya masuk ke area yang berada dibawah otoritas Taman Nasional gunung Rinjani,oleh karena itu koordinasi intensif perlu dilakukan” tutup pejabat daerah yang akrab disapa Bang Oji ini.

Redaksi suara selaparang

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense