Deni Rahman : Resiko Hukum Mengintip Nelayan Tangkap Benur Lobster



Selong,Suaraselaparang,- Tak hanya menjadi diskusi elit di lingkaran nasional , Kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edi Wibowo  yang membuka keran ekspor benih lobster memberikan setelah sempat ada pelarangan penangkapan di masa Menteri Susi Pujiastuti,kembali menjadi sorotan di daerah.hal ini terutama terkait soal regulasi dan birokrasi yang seharusnya lebih berpihak kepada nelayan tangkap bukan pada perusahaan pengekspor saja,sehingga niat baik untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui ekspor benur lobster dapat dijamin dengan undang-undang.


Deny Rahman,SH Praktisi Hukum Lombok Timur memaparkan bahwa dirinya Tidak setuju atas Keputusan  Direktur jenderal perikanan tangkap  NOMOR 48/KEP-DJPT/2020 tentang  petunjuk teknis  pengelolaan benih bening Lobster (Puerulus) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.  Yang membebankan Nelayan pada birokrasi yang begitu panjang dan ribet, harus ada surat rekomendasi izin penangkapan bibit lobsterlah, harus ada permohonan Kuota tangkap dan harus ada surat keterangan asal bibit lobster,  baru kemudian nelayan lepas dari jeratan pidana, padahal alur birokrasi seharusnya dibebankan kepada perusahaan , kalau nelayan cukup dibebankan surat rekomendasi izin tangkap, yang lainya dibebankan pada perusahaan.hal ini disampaikan Deni rahman via seluler kepada Suara selaparang.com rabu ( 14/7/2020 ).


Dalam regulasi yang ada hari ini,Perusahaan seperti menerima barang clean tanpa bersentuhan dengan birokrasi yang ribet,kalau terdaftar dan ada surat keputusan dirjen atas hak eksportir bibit lobster tinggal membeli tanpa beban birokrasi lagi, kecuali birokrasi untuk pengurusan syarat-syarat  ekspor dan bea keluar.

“Yang menjadi atensi kita harusnya Resiko Hukum yang mengintip Nelayan penangkap benur lobster ,dimana Selama nelayan tidak memiliki surat asal bibit lobster tapi tetap memaksakan diri menjual maka hal itu sudah beresiko hukum” terang Deny Rahman.

Pengacara muda lombok timur ini menambahkan  bahwa Pada prinsipnya kita tetap optimis dan melihat sisi positif dari management dan tata kelola ekspor benur lobster ini , akan tetapi  melihat regulasi yang belum jelas keberpihakannya kepada nelayan tangkap , jangan-jangan keuntungan   nelayan tangkap ini nantinya hanya akan  habis untuk biaya akomodasi pengurusan izin,dan hal-hal terkait birokrasi lainnya . Apalagi  izin Kuota tangkap diperbaharui setiap tahun begitu juga dengan  surat keterangan asal bibit diperbaharui setiap kali transaksi.

“Nah, saya kira kita perlu memahami bahwa jika Role Model Tata kelola birokrasinya seperti keputusan dirjen itu,nelayan harus mendapatkan pendampingan yang serius” terang Deni Rahman.

Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan ( Permen KKP ) yang dikeluarkan menteri Edi Prabowo sebagai pengganti permen yang pernah diterbitkan  di era Susi Pujiastuti  tentu merupakan angin segar bagi para nelayan dan pengusaha ekspor benur lobster. 

Jika dengan permen menteri  Susi masyarakat  nelayan merasa  , maka dengan permen Edi Prabowo ikhtiar menuju  masyarakat nelayan lebih sejahtera lebih potensial dan bahkan hal ini membuka peluang usaha bagi  nelayan lebih luas lagi untuk mendukung upaya pengurangan angka pengangguran.

Redaksi Suaraselaparang.com

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense