DPD KNPI Lombok Timur Nilai Mutasi dan Rotasi Cacat Regulasi.


Selong, SuaraSelaparang,- Ketua DPD II KNPI Kabupaten Lombok Timur menilai mutasi dan rotasi pejabat tinggi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang digelar beberapa waktu lalu masih cacat Regulasi.Hal tersebut disampaikan Ketua DPD II KNPI Kabupaten Lombok Timur saat membuka Silaturrahmi dan keakraban DPD KNPI Kabupaten Lombok Timur pada momentum peringatan Hari Lahir KNPI ke 47. Pernyataan itu juga disepakati Seluruh pengurus dan pimpinan OKP sebagai rekomendasi resmi DPD KNPI Kabupaten Lombok Timur kepada pemerintah daerah.

Atensi DPD KNPI Lotim tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan Uji kompetensi sebanyak 35 Pejabat Tinggi pratama di Lingkup Pemda Lotim yang dilakukan beberapa waktu lalu kemudian disusul dengan pelantikan 12 Pejabat Tinggi dan 3 Staff Khusus pada Selasa 21 Juli 2020,Seharusnya Seluruh rangkaian dan Tahapan Uji Kompetensi dan prosesnya sampai ke Tahap Mutasi dan Rotasi Pejabat diketahui oleh publik.Belum lagi soal Kinerja OPD yang selama ini masih belum jelas apakah berorientasi pada pendapatan daerah atau hanya sekedar menjalankan visi misi Bupati dan Wakil bupati yang menjabat.


"Seharusnya uji kompetensi yang dilakukan itu diketahui oleh publik karena untuk mengatasi melebarnya persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada kepentingan tertentu , hal itu dinilai bertentangan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU KIP, atau UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) Sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi, kedua  kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan serta proporsional, dan dengan cara sederhana. ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas,keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi publik. 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menggaris bawahi dengan tebal bahea salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.Oleh sebab itu,Habib menyarankan agar Uji kompetensi sebaiknya dilakukan secara terbuka dan OPD lebih memperjelas status kinerja mereka. 



Redaksi Suaraselaparang.com
Previous Post Next Post

Adsense