DPD ll KNPI Lotim Menyampaikan Sikap Kritis Atas Mutasi Yang Baru Saja Dilakukan Pemda Lotim


LOTIM, SUARASELAPARANG - Mutasi pejabat lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur yang dilakukan baru-baru ini tuai kritikan dari sejumlah pihak. Dewan Pimpinan Daerah ll Komite Nasional Pemuda Indonesia ( DPD KNPI) Lombok Timur. 

Melalui Ketua DPD II KNPI Lotim, M. Habiburrohman, DPD ll KNPI Lotim menyampaikan sikap kritis atas mutasi yang baru saja dilakukan Pemda Lotim.

“Ada beberapa hal yang janggal dalam proses penempatan pejabat hasil uji kompetensi pejabat esselon ll yang dilaksanakan beberapa waktu lalu itu. Karena itulah, DPD ll KNPI Lotim memberikan penilaian bahwa tindakan pemda tersebut cacat regulasi”

Mengacu pada aturan regulasi yang sudah kami analisis terdapat 3 aturan yang menjadi pertimbangan penting diantaranya PP NO. 11 TAHUN 2017, PP No. 17 tahun 2020 sebagai perubahan atas PP No. 11 tahun 2017 serta Permen PAN-RB No.15 tahun 2019; PNOMOR 11 tahun 2017 mengisyaratkan bahwa Managemen Pegawai Negeri Sipil lebih menguatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif baik untuk instansi pusat dan daerah.
Berikutnya pada PP No. 17 tahun 2020 sebagai perubahan atas PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pada halaman 15 ( pengisian JPT (jabatan pimpinan tinggi) melalui mutasi dari JPT ke JPT yang lain pada pasal 132, ayat 2 poin b menyatakan telah menduduki jabatan paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
Sementara di PERMEN PAN RB NOMOR 15  tahun2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah pada poin C. Monitoring dan evaluasi pada nomor 1 mengenai pengawasan pelaksanaan seleksi JPT, poin b menyatakan kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundangan paling lama 2(dua) tahun untuk KEPENTINGAN EVALUASI KINERJA. Untuk evaluasi kinerja tertuang pada halaman 22-23 mengenai Perpanjangan JABATAN PIMPINAN TINGGI.
Yang pointernya ada pada poin a-i dengan titik tekan pada poin c. bahwa evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal dan dilakukan 3 bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
Sehingga jika berdasarkan rekom komisi ASN, mengingat rekruitment terbuka dan kompetitif, publik boleh bertanya, mendapatkan penjelasan serta menilai detail informasi mengenai dasar rekomendasi dan regulasi mana yang dipakai dalam merekomendasikan sehingga menjadi dasar pertimbangan mutasi terutama pada OPD OPD yang belum mencapai job 2 (dua) tahun.


Selain berkaitan dengan regulasi, DPD II KNPI LOTIM juga memberikan saran kepada komisi ASN dan BUPATI LOTIM untuk memperhatikan juga riwayat sebelumnya, terutama para kepala OPD yang sering bikin gaduh baik dari statement dan tindakan yang mengganggu visi misi dan membuat bias persepsi publik terhadap pembangunan daerah.

Redaksi Ss


Previous Post Next Post

Adsense