Pemprov Canangkan Raperda, NTB Ditargetkan Bebas Rumah Kumuh 2023


Mataram, Suaraselaparang, Sejauh ini data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, jumlah rumah kumuh tercatat sebanyak 101.852 unit, tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.  Disperkim NTB menargetkan penanganan kawasan kumuh dan rumah kumuh atau rumah tidak layak huni dapat tuntas 2023 mendatang

Hel terebut diungkapkan Kepala Disperkim NTB, Ir. H. Azhar, MM yang mengatakan, untuk mempercepat penanganan rumah kumuh tersebut, Pemprov sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Raperda tersebut sudah diajukan ke DPRD NTB untuk dilakukan pembahasan.

‘’Dengan adanya Perda, bukan hanya penanganan rumah kumuh tapi juga mengurangi kawasan kumuh di NTB. Kalau sudah ada Perdanya, otomatis anggarannya jelas apa yang harus dilakukan,’’ ujar Azhar, Rabu (22/07).

Selanjutnya Azhar menyebutkan, masalah perumahan dan permukiman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di NTB. Ia menyebut, lebih dari 100 ribu unit rumah yang tidak layak huni. Selain itu, lebih dari 200 ribu KK warga NTB yang juga belum memiliki rumah atau backlog.

Berdasarkan data, ada 101.852 unit rumah tidak layak huni atau rumah kumuh di NTB. Paling banyak berada di Lombok Timur yaitu 35.208 unit, Lombok Tengah 13.973 unit, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit dan Bima 10.070 unit. Kemudian, Dompu 8.006 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Kota Bima 3.419 unit, dan Kota Mataram 946 unit.

Sedangkan jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah di NTB tercatat sebanyak 271.013 KK. Dari 1.437.839 KK di NTB, masyarakat yang memiliki rumah baru 1.166.826 KK. Sebanyak 271.013 KK yang belum memiliki rumah tersebar di Kota Mataram 21.802 KK, Lombok Barat 34.814 KK, Lombok Tengah 51.454 KK, Lombok Timur 90.737 KK, Lombok Utara 9.936 KK. Kemudian Sumbawa 19.808 KK, Sumbawa Barat 6.434 KK, Dompu 10.000 KK, Bima 19.374 KK dan Kota Bima 6.654 KK

Azhar mengatakan, penyediaan rumah yang layak bagi masarakat merupakan kewajiban pemerintah. Melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki rumah, maka harus diatur penanganannya. Baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

‘’Kalau tidak diatur penanganannya, maka angka kemiskinan akan sulit  turun. Karena indikator kemiskinan itu banyak di perumahan. Seperti sanitasi, luas lantai dan lainnya,’’ terang Azhar.

Penanganan rumah kumuh ini, kata Azhar, nantinya akan dikeroyok oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga, pihaknya akan mengundang Pemda untuk membahas persoalan ini. Dengan demikian, target penuntasan perbaikan rumah kumuh dapat tercapai akhir 2023 mendatang.

‘’Harapan kita sampai 2023 tuntas penanganan rumah kumuh ini. Tetapi tidak hanya provinsi, kabupaten/kota juga sharing anggaran. Makanya besok Kamis (red-har ini) kita akan ada rapat koordinasi. Berapa yang ditangani pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Kita keroyokan supaya bisa segera tuntas,’’ terangnya.

Menurut Azhar, asalkan ada payung hukum berupa Perda dan kolaborasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Maka target NTB bebas rumah kumuh pada 2023 akan bisa tercapai.

‘’Asal payung hukum ada, kolaborasi dilakukan, insya Allah target bisa dicapai 2023. Ini dalam rangka inovasi percepatan di era gubernur dan wagub sekarang, "tutupnya

(SS-04)
Previous Post Next Post

Adsense