Pilkada Serentak, Semua Tahapan Punya Potensi Kerawanan


Mataram, suaraselaparang, Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 semula akan digelar pada 23 September 2020, namun akibat adanya pandemi covid-19 maka harus ditunda. Jika tidak ada aral melintang pilkada serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada ini akan dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melaksanakan pilkada di tujuh daerah. Ketujuh daerah tersebut diantaranya yaitu, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Pilkada serentak 2020 seolah luput dari atensi publik. Menjelang pilkada serentak 2020 ruang publik masih adem ayem dari wacana, perbincangan dan diskusi terkait pilkada 2020. Perhatian publik saat ini masih tertuju pada wabah pandemi covid-19.Meskipun sempat ditunda akibat pandemi covid-19, tahapan Pilkada serentak 2020 sudah dimulai kembali pada 15 Juni 2020 yang lalu. Tak terlepas juga dengan segala potensi kerawanan dari setiap tahapan pilkada, hingga pengumuman pemenang besoknya. Maka hal tersebut perlu diantisipasi sedini mungkin guna mencegah segala hal yang sekiranya tidak diinginkan.

Pengamat Politik UIN mataram Selaku Direktur Eksekutif Koordinat Riset Center (konsen) Dr. Ihsan Hamid, MA. Pol, Kamis (23/07) kepada media suaraselaparang menjelaskan, jika semua tahapan punya potensi kerawanan, mulai dari pendaftaran, penetapan calon, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara hingga pengumuman pemenang, tapi bukan berarti tidak bisa diantisipasi, semua sangat bisa diantisipasi dan diidentifikasi dari jauh hari.

"Sehingga dibutuhkan upaya mitigasi konflik pemilukada dengan keterlibatan maksimal semua unsur dalam mengawal pilkada serentak besok (9 Desember mendatang), hingga segala macam potensi konflik dapat dicegah, " Jelasnya via whatsapp

Adapun keterlibatan semua unsur yang dimaksud adalah, semua Elmen bersatu padu mengantisipasi Kerwawanan itu tadi, baik Pemerintah, ASN, Aparat keamanan ( Aparkam), hingga Masyarakat.

Terkait dengan Indikator Potensi kerawanan seperti, Daerah rawan konflik sosial, konflik antara massa pendukung, 
rawan politik uang, kampanye hitam, daerah rawan isu sara, rawan politik identitas, rawan netralitas ASN atau (Aparkam), lanjutnya

"Semua itu kan peta aspek rawan konflik yang sudah bisa diidentifikasi, juga sangat bisa diantisipasi. Adapun langkahnya di sini adalah memaksimalkan tugas lembaga terkait untuk mengantisipasinya (me-mitigasi), oleh pihak kepolisian, aparat keamanan, bawaslu, KPU, dan unsur tokoh ormas, pemuda, agama serta kaum terpelajar. " Himbaunya

"Saya kira langkahnya banyak sekali, namun yang paling pokok adalah perbaiki dan jaga pola komunikasi politik yang sekiranya mengandung unsur sara dan hoax, itu yang perlu dijaga dan diwaspadai, " Tutupnya

(SS-04)
Previous Post Next Post

Adsense