Pilkot Mataram Semakin Mepet, KPU Pastikan Semua Penduduk Terdata Sebagai Pemilih


Mataram, Suaraselaparang, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kota Mataram mulai turun sejak 15 Juli lalu. Mereka melakukan pendataan pencocokan dan penelitian (Coklit) calon pemilih dari rumah ke rumah. Tahapan tersebut mengacu pada pilkada kota Mataram yang terus dikebut.

“Proses Coklit yang dilakukan ini sudah mulai sejak 15 Juli lalu dan target sampai 13 Agustus nanti. Kami mendata dan memastikan warga Kota Mataram terpenuhi hak pilihnya,” jelas Komisioner Divisi Sosialisasi Sopan Sopian Hadi, Minggu (19/07) 

Mereka yang dicoklit, akan masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS). stelah itu baru ditetapkan masuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut Sopan Sopian, jumlah warga yang akan dicoklit ini sekitar 320.450 orang. Diambil dari data terakhir Pemilu Legistlatif 2019 lalu. 

“Namun tetap kami mengira jika Potensi berubahnya sangat besar,” ungkapnya.

Pasti ada tambahan dari kalangan pemilih pemula. Juga dari warga yang pindah dan memiliki KTP Mataram.

 “Tapi bisa juga berkurang. Karena ada warga meninggal dunia atau pindah tempat tinggal ke luar Kota Mataram,” jelasnya.

Data sementara dari DP4 menunjukkan, pemilih terbanyak ada di Kecamatan Ampenan. Totalnya 66.562 orang pemilih. Disusul Kecamatan Mataram 58.915 pemilih, Kecamatan Selaparang 52.263 orang, Kecamatan Cakeranegara 51.771 orang, Kecamatan Sandubaya 49.364 orang, dan Kecamatan Sekarbela 41.629 orang, sehingga total jumlah pemilih dari data sementara DP4 KPU Kota Mataram sebanyak 320.450 orang. 

“Ini yang kami verifikasi faktual dulu atau Coklit. Nanti mereka masuk ke Daftar Pemilih Sementara (DPS) sekitar Agustus-September. Baru kemudian pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar Bulan Oktober sampai awal Desember,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sopian juga menyampaikan beberapa kendala dalam proses Coklit. Ia menuturkan ada beberapa contoh kasus warga yang tidak mau menerima petugas.

“Alasannya karena mereka sudah didata berkali-kali tapi tidak dapat bantuan sembako. Mungkin karena warga sebelumnya pernah didata untuk dikasih bantuan,” bebernya.

Padahal, kata Sopian, KPU melakukan pendataan hanya untuk memastikan warga bisa memiliki hak pilih dalam Pilkada 2020 mendatang. Namun karena bertepatan dengan suasana pandemi Covid-19, maka dikaitkan dengan pendataan untuk penyaluran bantuan sembako bagi warga yang terdampak Korona. 

“Kami di KPU hanya mendata, tidak bagi sembako,” ujarnya tersenyum.

Sementara Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin mengatakan, saat Coklit, warag hanya diminta menyiapkan dokumen resmi. Seperti KTP, surat keterangan domisili, dan kartu keluarga (KK). Meskipun ditengah pandemi Covid-19, pelaksanaan Coklit dilakukan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. PPDP menemui calon pemilih secara langsung satu per satu.

“Dalam pelaksanaan Coklit, petugas maupun masyarakat tetap menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19,” ungkapnya.

Sabtu (18/07) lalu, pen-coklitan dilakukan terhadap para pejabat dan tokoh di Kota Mataram. Mulai dari kediaman Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, hingga kediaman Ketua DPRD H Didi Sumardi.

Ahyar mengapresiasi KPU dan Bawaslu Kota Mataram yang telah melaksanakan Coklit dengan baik. Ahyar menjelaskan, proses Coklit memiliki arti yang sangat penting untuk Pilkada Kota Mataram yang demokratis, jujur, terbuka, dan bermartabat.

Dia  berharap Pilkada nanti melahirkan pemimpin Kota Mataram yang dapat mensukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 “Kita harapkan wali kota dan wakil wali kota terpilih nanti dapat mensejahterkan masyarakat Kota Mataram,” harap orang nomor satu di Kota Mataram ini.

Sedangkan Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menyoroti sikap masyarakat masyarakat saat didatangi petugas KPU. 

“Petugas harus lebih sabar. Ini masa pandemi. Masyarakat sedang terdampak Covid. Ekonomi, sosial, mental dan kebatinan mereka juga terdampak,” himbaunya

Namun, Pemerintah Kota Mataram dikatakannya tetap mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti proses Coklit agar mereka bisa menyalurkan hak suaranya.

 “Kami harap masyarakat bisa membantu KPU untuk Coklit ini demi pelaksanaan Pilkada yang demokratis,” pintanya.

Semua pihak saat ini, memang terdampak Covid-19. Hanya saja, proses Pilkada harus tetap dilaksanakan 9 Desember mendatang karena sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi kita memang harus menghadapi Pilkada dengan kedisiplinan ketat dan mengikuti protokoler kesehatan,” imbaunya.


(SS-04)
Previous Post Next Post

Adsense