Langgar Kode Etik,Oknum Dosen Di Duga Cabul di Skor 5 Tahun


Mataram, Suaraselaparang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) berinisial NIN diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial Y. Akibat perbuatannya, dosen yang menjabat sekretaris bagian hukum pidana itu disidang komisi etik, Selasa (21/07).

Sidang komisi etik senat FH Unram berlangsung mulai sekitar 09.30 Wita di ruang rapat Dekan FH Unram.  Sidang etik tersebut dipimpin ketua Komisi Etik Prof Dr Zainal Asikin.

Sebelum sidang dimulai, komisi etik menggelar rapat terlebih dahulu. Selanjutnya, NIN  dipanggil ke ruang sidang. Pada sidang itu juga dihadiri korban Y.  Sidang dilakukan secara tertutup karena menyangkut masalah asusila.
 
Sekitar 10.20 Wita, NIN keluar dari sidang. Dia terus berjalan keluar dari gedung tengah. Saat ditanyakan mengenai hasil sidang, NIN enggan berkomentar. ”Sudah, sudah tidak usah,” kelitnya sambil berjalan ke gedung barat FH Unram dan masuk ke ruangan khusus.

Begitu juga dengan Y, ketika keluar dari ruang sidang, dia tak memberikan komentar apapun. Mahasiswa yang tengah menyusun skripsi itu terus berjalan menuju mobilnya didampingi rekan-rekan.

Ketua Komisi Etik Senat FH Unram Prof Dr Zainal Asikin mengatakan, pada sidang itu sudah mendengarkan keterangan dari Y sebagai pelapor  dan NIN sebagai terlapor. Hasil pemeriksaannya, terlapor sudah memenuhi syarat pelanggaran etika. ”Melanggar pasal 2 huruf b, pasal 4 huruf a poin 3,  pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2011,” jelasnya.

Dalam membimbing NIN tidak berhadap-hadapan. Menaruh mahasiswa bimbingannya disampingnya. ”Menurut kami cara membimbing itu tidak etis,” ungkapnya.

Sehingga terjadilah tindakan memeluk, lalu pegangan tangan, hingga mencium korban. ”Seharusnya hal itu tidak dilakukan. Tindakan itu tidak etis dilakukan,” ujarnya.

Disimpulkan, tindakan yang dilakukan NIN telah merusak marwah lembaga. Bahwa dosen sebagai panutan malah melakukan tindakan tidak etis. ”Setelah majelis kode etik melakukan perdebatan panjang diputuskan, dosen (NIN) di skors selama lima tahun,” kata dia.

”Tidak boleh melakukan kegiatan mengajar selama lima tahun. Serta diberhentikan sebagai sekretaris bagian hukum pidana,” ujarnya.

Sementara, terkait dengan persoalan gaji akan dibicarakan kembali dengan pihak Rektorat. ”Hasil sidang kode etik ini bakal kita kirim ke Rektorat,” ujarnya.

Majelis Kode Etik tidak bisa memberikan sanksi lebih berat terhadap terlapor. Karena, kasus tersebut tidak bergulir ke aparat penegak hukum. ”Kalau seandainya kasus ini dilaporkan ke polisi, mungkin bisa saja diberikan hukuman berat. Karena berdasarkan aturan, jika tindak pidana yang dilakukan ASN  dan tindak pidananya ancamannya di atas lima tahun sudah bisa dipecat setelah ada vonis inkrah,” bebernya.

Asikin menjelaskan, kejadian tindakan pelecehan seksual tersebut terjadi pada 24 Juni 2020 lalu. Saat itu, Y sedang konsultasi bimbingan proposal skripsi. ”Saat melakukan bimbingan, terlapor tidak mau melakukan bimbingan dengan cara duduk berhadapan. Dosen ini meminta untuk duduk bersebelahan,” jelasnya.

Saat itu, terlapor sempat membuka masker korban. Namun, korban mencoba menepisnya. Lalu, terlapor sempat merangkul korban dan menarik tangan korban ke arah paha.

Setelah kejadian itu, korban pulang ke rumah sambil menangis. Lalu menceritakan kepada keluarganya. ”Pihak keluarganya melapor ke pimpinan fakultas,” ungkapnya.

Dekan FH Unram Hirsanuddin mengatakan, peristiwa itu akan menjadi pelajaran penting bagi dosen yang lain. Jangan sampai tindakan dosen membimbing mahasiswa dengan cara-cara yang tidak etis sehingga menimbulkan persoalan seperti ini. ”Ini akan menjadi evaluasi kami,” kata Hirsanuddin.

Pihak kampus belum menentukan apakah akan mendirikan posko pengaduan terhadap mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual. “Hal itu perlu dirapatkan lagi dengan senat,” ucapnya.

Menurutnya, pendirian posko pengaduan itu tak terlalu urgen. Apabila ada mahasiswa yang merasa menjadi korban pelecehan seksual, dipersilakan melapor. ”Lapor saja ke pimpinan atau ke saya. Jangan takut. Identitasnya akan dirahasiakan,” ucapnya.

Direktur Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH Unram Joko Jumadi mengatakan, tim sudah memberikan pendampingan terhadap korban. Terutama dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. ”Kita tetap suport korban agar tidak terganggu psikologisnya,” kata Joko.

Begitu juga dengan bantuan hukum. Dari hasil diskusi, korban belum mau membawa persoalan yang menimpanya ke ranah hukum. ”Belum mau melapor ke polisi,” ujarnya.

Tim BKBH belum bisa melakukan upaya laporan polisi karena kasus tersebut bersifat delik aduan. Jadi, harus korban yang melapor ke polisi. ”Kita hanya baru mendampingi dalam proses mediasinya saja,” ujarnya.

Sejauh ini, psikologis korban terganggu. Karena, sikap yang dilakukan dosen tersebut telah mencoreng namanya juga. ”Tetapi, persoalan itu sudah bisa diatasi. Dia sudah semakin cakap menghadapi persoalannya,” ujarnya

(SS-04)
Previous Post Next Post

Adsense