Anggota Komite I DPD-RI Achmad Sukisman Azmy (ASA) Release Hasil Reses


Mataram,Suaraselaparang-Salah satu anggota Komite I DPD-RI perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Achmad Sukisman Azmy yang akrab dipanggil ASA telah merampungkan kegiatan reses pada Daerah Pemilihan (Dapil) nya,yakni pada daerah provinsi NTB.

Adapaun beberapa hal yang telah dirangkum selama masa kegiatan reses tersebut sebagai berikut:

TENTANG PILKADA:
Pilkada 2020 di NTB sebanyak 7 kabupaten/kota didominasi pelanggaran yang dilakukan ASN mencapai 65 kasus hingga 10 Juli,bahkan mungkin nantinya mencapai 100 kasus. Terlebih hampir semua pilkada ini diikuti incamben,baik bupati maupun wakil bupati.

KPU masih sangat khawatir dengan Pilkada 2020 mengingat pandemic covid-19 masih sangat tinggi dan tidak jelas kapan akan berakhir mengingat obat dan vaksinnya masih dalam uji coba. Beberapa daerah masih zona merah bahkan tenaga yang dikontrak KPU di lapangan banyak yang reaktif dan positip covid-19, termasuk anggota KPU

Pelaksanaan verifikasi jalur independen masih berlanjut dengan munculnya kekurangan syarat ambang batas. Namun kelanjutannya yang menghadirkan 2 kali lipat kekurangannya dimana harus mendatangkan disatu tempat dalam waktu seminggu yang jumlahnya puluhan ribu orang bertentangan dangan pedoman mengatasi covid-19

Suara pemilih yang sedang diisolasi dan  ditangani penyembuhannya  kemudian berada diluar kabupaten tempat tinggalnya mengalami kesulitan untuk memilih karena aturan PKPU belum detail, sehingga dikhawatirkan kehilangan hak suara, berarti bertentangan dengan Undang-Undang.

DANA DESA UNTUK COVID-19: Kepala Desa merasa kesulitan membagi bantuan yang datang dari pusat melalui Kementerian sosial, Pemda NTB, Pemda Kabupaten/kota dan Desa mengingat jumlah bantuan dan bentuknya  berbeda-beda,Seperti berupa uang dan barang. Sehingga masyarakat merasakan ketidak adilan dan berdemo ke Kades bahkan kantor desa disegel.

Dana Desa tahap pertama banyak yang cair sebelum terjadinya musibah covid 19. Selain itu banyak yang mengerjakan kegiatan sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk menanggulangi biaya sebelumnya.  Hal ini menjadi kesulitan Kepala Desa memanfaatkannya untuk covid-19 secara optimal karena sebagian dananya sudah terpakai.

Bantuan berupa barang dari Pemda sering dikeluhkan penerima bantuan diusulkan diberikan berbentuk uang saja. Dan dana PKH yang lebih besar dibagi sama besar dengan penerima lainnya untuk mengurangi kecemburuan sosial.

Kepala desa berharap Pemerintah pusat memberhentikan bantuan PKH bulan berikutnya, karena bantuan dari Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/kota tidak mampu melanjutkan akibat keuangan daerah tidak mencukupi , demikian juga dengan beberapa desa, sehingga berharap bantuan PKH dalam bentuk lain agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Bahkan kepala desa tidak berani tinggal di desanya,karna khawatir keselamatan jiwanya.

Data Kemensos yang tidak up date sebaiknya diminta dari desa saja,  mengingat setiap 3 bulan pihak desa bersama LMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda mengadakan pendataan ulang secara berkesinambungan.Sementara pembagian dana untuk PKH tetap dilakukan dari Kemensos.

Banyaknya intimidasi yang diterima kepala desa dari oknum yang menamakan dirinya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM),oknum wartawan atau Pers, aparat, sehingga berharap aturan yang jelas dan bimbingan dari instansi terkait sehingga dalam melaksanakan tugas lebih tenang dan optimal.

RUU CIPTA KERJA OMNIBUS LAW: Adanya RUU Cipta Kerja dengan omnisbus law banyak merugikan pemerintah daerah,karena beberapa kebijakan ditarik pusat mengakibatkan banyak kebijakan yang fakum. Sebaiknya kegiatan bersekala kecil diberikan kewenangan di daerah dan berskala besar baru ijin Pemerintah pusat, agar biaya pengurusan ijin tidak terlalu tinggi

Jika Pemerintah pusat menarik kebijakan dari daerah, sebaiknya aturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang terjadi pada peraturan tersebut dan memberikan daerah membantu sebagai perpanjangn tangan pemerintah pusat di daerah. Juga berharap Pemerintah daerah dilibatkan dalam pembuatan RUU Cipta Kerja tersebut agar terjadi singkornisasi.

TATA RUANG WILAYAH : Penataan tata Ruang sering tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian terkait dan Pemerintah pusat, termasuk lokasi dan luas wilayahnya. Keberadaan investor yang seenaknya memilih lokasi membuat tata ruang berubah dan seringkali lahan ditelantarkan setelah memproleh ijin karena dijual lagi ke investor lain.

Sinergi perencanaan belum 50,3% sering tumpang tindih pelaksanaanya, disamping istilahnya juga berbeda-beda. Regulasi ditingkat pusat sering tidak singkron, bahkan tata ruang hijau di daerah belum tentu disetujui pusat.

Kebijakan satu peta (one map policy) dengan system digitalisasi diharapkan dapat menyelesaikan ketimpangan tata ruang. Hanya saja tidak semua Kabupaten/kota, dengan dinasnya, kecamatan dan desa yang mempunyai hubungan internet bagus. Sehingga perlu dicarikan pola lain sebagai back up agar rencana besar tersebut singkron. Keberadaan OSS (online Single Submision) dalam perijinan terkendala karena belum tersedianya  RDTR untuk mendukung perijinan.

Pelaksanaan motor GP di Mandalika Resort 2021 perlu ditunjang dengan penambahan kamar hotel dan jalan by pass antara Pelabuhan Gili Mas ke Pelabuhan lembar sepanjang 7 KM dan Jalan Mandalaika Resort ke Keruak sejauh 5,4 KM. Sementara saat ini akan dikerjakan jalan dari Bandara ke Mandalika Resort. Jalan play over dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Lombok yang dijanjikan Presiden saat hari Pers 2016 sangat dinantikan untuk mengatasi kemacetan yang telah mencapai 9,8 Digit, karena 10 digit berarti sudah macet total.

Saat ini permasalahan tambang sudah diambil alih pusat, seharusnya tambang berskala kecil seperti galian C dikelola daerah, sehingga retribusinya tidak ada yang mengambilnya saat ini, baik pemerintah pusat  dan daerah, termasuk juga  air tanah karena kevacuman 

Terkait dengan dihapusnya kawasan pedesaan, metropolitan,  agropolitan dan kawasan strategis sebaiknya diatur dalam regulasi yang lebih rigit dan bersipat operasional  setingkat peraturan pemerintah (PP) dalam RTRW dan RDTR Kabupaten.

Red ss

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense