Wacana Bantuan Bagi Para Buruh Kala Pandemi Covid-19, KSPN NTB: Prosedurnya Jangan Ribet dan Berbelit

Mataram, suaraselaparang - Dampak pandemi Covid-19 hingga kini terus menjadi atensi bersama. Tak hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat pun terus berjuang meredam dan mengatasi pandemi.

Pasalnya, hampir seluruh sektor kehidupan terdampak. Tak hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dampak yang dirasakan oleh para buruh (tenaga kerja) di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan NTB, Hj. Wismaningsih saat ditemui Senin (24/08/2020) lalu menyebutkan, akibat pandemi Covid-19 ada sekitar 1879 orang tenaga kerja PMI asal NTB yang dipulangkan dari luar negeri, itu pun data yang terinput di Disnakertrans sejak bulan Januari-Juni 2020. 

Wismaningsih juga menambahkan di wilayah NTB sendiri, Disnaker NTB telah menerima laporan dari karyawan-karyawan yang mendapatkan imbas pandemi Covid-19 berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pemberian gaji atau tunjangan yang semestinya mereka dapatkan.

Wismaningsih menyebut saat ini, karyawan yang sudah terdata berjumlah 110 orang dengan akumulasi 37 perusahan, dengan demografi Mataram 19, Lombok Barat 4, Lombok Timur 3, Lombok Utara 8, Sumbawa Barat 1, Sumbawa 1, dan Dompu 1 perusahaan.

Secara keseluruhan data Disnaker NTB menunjukkan, jumlah buruh (tenaga kerja) terimbas pandemi Covid-19 adalah 4253 orang pekerja, dengan akumulasi 598 orang di PHK, 3114 orang dipulangkan (dirumahkan), dan 541 orang yang dikurangi jam kerjanya.

Di tempat terpisah, Ketua Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB, Lalu Iswan Muliadi, kepada suaraselaparang.com, Rabu (26/08/2020) membenarkan, jika pandemi Covid-19 memberikan dampak memprihatinkan bagi para buruh (tenaga kerja). Ia khawatir dampaknya akan terus berlanjut hingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat, terutama yang dirasakan kaum buruh. 

"Dampak pandemi Covid-19 bagi para buruh sudah pasti dirasakan, karena pandemi Covid-19 sudah membuat semua sektor kehidupan hampir lumpuh," tandas pria yang akrab disapa Mik Mul tersebut.

Mik Mul menilai lumpuhnya sektor ekonomi bisa dilihat dengan banyaknya buruh yang di-PHK. Namun ia menegaskan ada satu sektor yang tidak boleh lumpuh, yaitu sektor pertanian. Mik Mul menyebut selama pandemi Covid-19, sektor pertanian harus terus berjalan karena merupakan sektor primer.

Ia dan pihaknya terus mengawal kebijakan-kebijakan terkait kesejahteraan buruh (tenaga kerja) baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ia pun merasa senang dengan wacana Pemerintah Pusat yang hendak memberikan bantuan berupa Kartu Pra Sejahtera, bantuan tunai ke pekerja yang di-PHK dan bantuan dari BPJS  bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta/bulan.

"Tapi kami justru melihat adminnya cukup kerepotan dalam penerapannya, banyak sekali tahap yang harus dilalui dan dilengkapi. Sehingga kami berharap, program Presiden tersebut bisa direalisasikan dengan prosedur yang tidak berbelit untuk memudahkan masyarakat, karena itu sangat dibuthkan oleh para buru (pekerja), " tutupnya.

(SS-04)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense