Dana BLT DD Memanas, Kabid Pemdes DPMPD Dukcapil NTB Menjawab


Mataram, suaraselaparang, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebagai dampak pandemi Covid-19 di NTB, sejauh ini banyak menuai kritikan dari masyarakat di sejumlah Desa di kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, banyak sekali warga yang mencium bau Indikasi penyelewengan dalam penyaluran dana Desa tersebut.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) provinsi NTB, Wahyu Hidayat, S.STP, MAP, kepada suaraselaparang, Rabu, (12/08/2020), menjawab persoalan yang tengah terjadi di masyarakat.

Wahyu Mengakui, jika Masih ada desa yang nekat memotong penerima BLT, dengan alasan potongan tersebut akan dibagi untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan supaya merata. Sedangkan ketentuan menyebutkan bahwa tidak boleh ada pemotongan apapun, "jelasnya

Ia juga menjelaskan lebih lanjut, adanya hambatan dalam penyaluran dana BLT. Hal tersebut bisa dilihat jika sering terjadi saat Musyawarah Desa (Musdes) khusus penentuan penerima BLT dana desa, data penerima bantuan yang lain seperti PKH, BLT Sosial, dan lain-lainnya, belum diberikan ke Desa, sehingga ini yang menjadi penghambat dari penentuan penerima BLT dana Desa. Dampaknya dana Desa pun ikut diundur menunggu data tersebut, ya efeknya adalah terlambat, "Ujarnya

Tak hanya itu, Penetapan APBDes di desa yang relatif agak lambat, menyebabkan seluruh kegiatan di desa menjadi mundur.
Hal itu karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, hanya terfokus pada Sekdes untuk me-manage kegiatan di desa. Dampaknya, penyaluran BLT agak terlambat karena harus menunggu penyelesaian kegiatan lain yang ada di desa. Faktor lainnya juga, Beberapa kabupaten agak terlambat menetapkan Peraturan bupati tentang pagu dana Desa, "Terangnya 

Terkait penyalurannya, Untuk semester I, seperti yang diketahui jika masyarakat menerima Rp 600.000 per KK selama 3 bulan. Untuk Penentuan KK penerima BLT DD, itu melalui musyawarah khusus yang dilakukan di desa.

Penerima BLT DD adalah masyarakat yang perlu diberikan bantuan namun belum menerima bantuan lainnnya seperti BLT Sosial, BLT PKH, JPS Gemilang atau Bantuan dari kabupaten.

Penyaluran BLT DD untuk semester I pada bulan April, Mei, Juni, rata-rata kabupaten/kota sudah menyelesaikan penyaluran BLT DD tahap 3. Tersisa 4 desa di Lombok Barat, 2 Desa di Lombok Tengah, 4 Desa di Lombok Timur, 10 Desa di Dompu dan 3 Desa di Bima. Penyelesaian tahap 3 ini tidak ada kendala yang berarti, hanya tinggal menunggu tahapan pencairan karena untuk setiap tahapan harus diberi jarak 14 hari dari tahapan sebelumnya. " Ungkap Wahyu

Untuk penyaluran BLT DD semester 2 yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, hingga September. BLT DD untuk tiap KK sebanyak 300.000 per tiap bulan selama 3 bulan. Saat ini baru 33 desa yang sudah melakukan penyaluran tahap 4 dan baru 5 desa yang melakukan penyaluran tahap 5.

Sehingga Realisasi Pencairan dana desa hingga 10 Agustus 2020. Saat ini baru 2 desa yang sudah melakukan pencairan dana desa, yaitu di Kabupaten Dompu. Untuk NTB, total pencairan dana desa sudah mencapai Rp 953.078.155.250 (77,28%), "tutupnya


(SS-04)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense