Pembina KASTA Lotim Desak Inspektorat Lakukan Verifikasi Faktual UD dan Suplayer penyedia Barang item BPNT


Selong, Suaraselaparang,- Pembina DPD KASTA Lombok Timur Hasan Saipul Rizal mendesak Inspektorat melakukan verifikasi faktual terhadap perusahaan penyedia item-item Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) di Kabupaten Lombok Timur. Jum'at ( 07/8/2020 ).

Hal tersebut disampaikan Hasan kepada Suaraselaparang.com pasca beredarnya informasi terkait adanya beberapa Perusahaan Dagang ( UD) yang sebenarnya tidak layak untuk masuk sebagai seplayer penyedia item-item bahan kebutuhan BPNT.
"Saya melihat ada Usaha Dagang ( UD ) pemasok kebutuhan tertentu, padahal mereka adalah UD yang usahanya tidak bergerak dibidang itu, tidak memiliki stok, dan tidak memiliki gudang penyimpanan, UD yang ada saat ini seolah banyak pesanan pihak-pihak tertentu" ujar aktivis yang akrab disapa Hasan Gauk ini.

Tak hanya itu, masih menurut Hasan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi dan layak justru tersingkir oleh permainan pihak tertentu sehingga Ia meragukan realisasi BPNT tahap berikutnya bisa sesuai dengan prosedur, dan juga kuantitas serta kualitas barang terjaga agar masyarakat tidak dirugikan.

"Kita harus belajar dari temuan-temuan sebelumnya, seperti teri rusak di wilayah Kecamatan Pringgasela juga hal-hal lainnya yang tidak sesuai, oleh karena itu pihak-pihak terkait mulai dari Inspektorat, Aparat keamanan, dan juga masyarakat harus aktif memantau distribusi barang tersebut"...Tambah Hasan.

Program Bantuan Sosial Pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota 
terpilih. 

Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai
atau BPNT. 

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk 
mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan.

Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.


"Oleh karena itu tindakan pihak-pihak tertentu yang memainkan program BPNT apalagi sampai berupaya medominasi dan monopoli wilayah dengan pola-pola tertentu sehingga UKM-UKM terhambat untuk ikut serta dalam program tersebut, akan berhadapan dengan Rakyat." Tutup Aktivis Selatan Lombok Timur itu. 


Redaksi Suaraselaparang.com

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense