Pusat Kajian Demokrasi NTB: Kasus Gusti Ayu Arianti Jangan Sampai Terulang Kembali


Mataram, suaraselaparang - Hingga kini, duka mendalam masih dirasakan Gusti Ayu Arianti (23). Ibu muda yang harus kehilangan bayi yang dikandungnya pada Rabu (19/8/2020) lalu lantaran telat ditangani karena Arianti harus menjalani rapid test, kendati air ketubannya pecah dan mengeluarkan darah. 

Kasus itu pun ramai dibincangkan media-media nasional dan saat ini masih menjadi sorotan publik, termasuk dari kalangan akademisi.

Awalnya, Gusti Ayu Arianti yang merupakan warga Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram itu, berencana melakukan persalinan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Wira Bhakti Mataram. Namun, petugas memintanya melakukan rapid test Covid-19 terlebih dahulu. Petugas tak memeriksa kondisi kandungannya, padahal saat itu air ketubannya telah pecah dan mengeluarkan darah.

Tak hanya Ayu, suami dan keluarganya juga mengaku sangat kecewa dengan apa yang menimpa Ayu yang diarahkan bolak-balik kesana kemari hanya untuk sekedar rapid test, padahal kondisi kandungannya sangat memprihatinkan. 

Menyikapi kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan NTB Eka Nurhandini menjelaskan, rapid test merupakan syarat wajib bagi ibu hamil yang hendak melahirkan. Hal itu diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Memang dari satgas Covid-19, ada surat edaran yang mengatakan bahwa direkomendasikan ibu-ibu yang akan melahirkan melakukan rapid test, karena ibu hamil adalah orang yang rentan, yang kemungkinan berpotensi besar tertular Covid-19" kata Eka.

Selain itu, hasil rapid test Covid-19 juga diperlukan untuk menentukan ruangan yang akan digunakan, dan APD yang dipakai petugas saat menangani ibu hamil tersebut.

Jika hasil rapid test reaktif, ibu hamil harus dirawat di ruang isolasi, dipisahkan dari pasien lain.

"Kenapa diminta periksa di awal, karena persiapan dan kesiapan untuk proses kelahiran itu lebih prepare, jika reaktif ibu dan anak akan masuk ruang isolasi, petugas juga begitu akan mengunakan APD dengan level yang tinggi untuk perlindungan bagi petugas," kata Eka.

Hal tersebut adalah landasan kebijakan dikeluarkannya surat edaran satgas Covid-19 tersebut. Kecuali ada keadaan darurat, maka diharapkan disediakan rapid test.

"Ini mungkin jawaban yang bisa saya berikan terkait dengan situasi rapid test bagi ibu hamil dan yang akan melahirkan," jelas Eka.

Hal berbeda disampaikan dari kalangan Akademisi. Jika ditilik dari jiwa kemanusiaan dan sifat humanisme, Wakil Direktur Pusat Kajian Demokrasi NTB, Firmansyah  menyayangkan pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang mementingkan selembar rapid tes Covid-19 dibanding dengan nyawa manusia.

Dalam konstitusi padahal sudah dijelaskan dalam Pasal 28 H yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," Ungkap Firman kepada suaraselaparang, Selasa, (25/08/2020)

Lebih lanjut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram ini mengatakan, bahwa dalam pengelolaan negara tidak boleh mengedepankan administrasi ketimbang kemanusian, sebab kewajiban negara adalah melindungi rakyat artinya sekalipun dia adalah seorang bayi dalam kandungan dia memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlakukan yang sama.

Lebih lanjut Firman menyebut Pemerintah Provinsi NTB mewajibkan menerapkan rapid test Covid-19 bagi ibu melahirkan, namun dari sisi infrastruktur hal tersebut justru berbanding terbalik karena tidak terpenuhinya alat rapid tes secara merata. 

Maka dengan demikian, Firman menilai sudah barang tentu, hal yang dialami oleh Gusti Ayu Ariyanti dan bayinya merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah yang lebih mementingkan birokrasi ketimbang nyawa seorang a manusia. 

Firman pun menyatakan Pusat Kajian Demokrasi NTB secara kelembagaan meminta serta mendesak Gubernur NTB untuk segera memecat direktur Rumah Sakit yang bersangkutan dan Kepala Dinas Kesehatan NTB yang dianggap tidak mampu melayani publik.

Pihaknya juga mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Gubernur NTB, untuk segera mengevaluasi kebijakan penangan Covid-19 di rumah sakit dan pelayanan publik lainnya, jangan sampai ada lagi korban-korban dan kasus Ayu lain terjadi, " tutupnya.

(SS-04)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense