Covid-19 Tak Terkendali, KOMNAS HAM dan PBNU Desak PILKADA 2020 di Seluruh Indonesia Ditunda.

Jakarta, Suara Selaparang - Melalui Pernyataan Resmi tertulis yang disebarkan ke media dan pihak terkait, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( KOMNAS HAM ) Desak PILKADA di seluruh Indonesia ditunda. Senin (21/10/2020).

Berdasarkan Kajian KOMNAS HAM, Dengan belum terkendalinya penyebaran Covid-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini, maka Penundaan Tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat, selain itu bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan dapat menyebabkan semakin tidak terkendalinya penyebaran Covid-19, dari segi hak asasi manusia hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak antara lain :

Pertama, Hak untuk hidup (right to life), bahwa apabila tetap dilaksanakan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2020 untuk menjamin hak memilih dan dipilih, justru akan menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia lain yang bersifat absolut terutama hak untuk hidup. Mengingat hak untuk hidup ini sebagai bagian dari hak yang tidak dapat dicabut (non-derogable right) yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menegaskan keabsolutannya untuk tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk kondisi darurat.

Kedua, Hak atas kesehatan, merupakan salah satu fundamental right yang juga mempengaruhi kualitas kehidupan dan perkembangan peradaban sebuah bangsa sehingga tidak dapat diremehkan perlindungan dan pemenuhannya. Pengaturan jaminan hak atas kesehatan ditetapkan dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara umum regulasi tersebut mengamanatkan kepada Negara melalui pemerintah untuk mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

Ketiga, Hak atas rasa aman, menekankan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat dan hak miliknya, serta perlindungan dari ancaman terhadap ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, Negara melalui pemerintah dituntut untuk melindungi hak atas rasa aman warga negara terutama untuk wilayah yangmenyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Penundaan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh UN tentang Policy brief on election COVID-19 bahwa pemilu yang dilakukan secara periodik bebas dan adil tetap menjadi suatu hal yang penting, namun harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik (human security) dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini.

KOMNAS HAM merekomendasi juga merekomendasikan kepada KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya.

Selain itu KOMNAS HAM juga menyampaikan bahwa agar aparatur dan Instansi penyelenggara Pemilu menetapkan bahwa seluruh proses yang telah berjalan, dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta Pilkada.

Tak Hanya KOMNAS HAM, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan pernyataan Sikap resmi  demi untuk menghindarkan mudharat mendesak agar Pilkada 2020 yang akan digelar di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota ditunda.

Selain itu PBNU menyarankan agar anggaran Pilkadan di realokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.


Red-SS

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Adsense

Promo