Datangi Kantor Sekda, Forum BKD Tolak Pembentukan LINMAS

Selong, suaraselaparang.com –  Forum Badan Keamanan Desa (BKD) datangi kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur. Mereka membahas kejelasan nasib dari anggota BKD jika Pemerintah Daerah Lombok Timur membentuk LINMAS. Senin (07/09/20).

Lalu Saefudin selaku ketua Forum BKD mengungkapkan, anggota BKD yang ada di Lombok Timur tidak menerima jika Linmas dibentuk, karena menurutnya waktu kerja dari Linmas hanya terlihat pada saat Pemilu tidak sebanding dengan BKD yang menjaga Desa setiap saat lagipula aturan dari BKD dan Linmas nanti dikhawatirkan akan saling tumpang tindih.

“Jika memang BKD tidak dibutuhkan lagi, mengapa tidak membubarkan kami. Kami sudah bersumpah pada saat pelantikan akan mempertaruhkan nyawa demi menjaga desa. Walaupun tunjangan yang kami terima itu tidak sebanding dengan pekerjaan dan resikonya,” Jelasnya.

Alasan lalu Safeudin tidak menerima nama Linmas, karena Linmas boleh diisi oleh anggota yang masih terhitung muda dari umur 18-50 tahun dan minimal berijazah SMP, sedangkan anggota BKD rata-rata tidak mempunyai ijazah dan sudah tergolong masuk usia sesepuh di desa masing-masing dan bahkan ada juga yang berumur 60 tahun.

“jika masih tetap ingin mengganti BKD dengan Linmas, lebih baik bubarkan kami,” Ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Lotim, M. Juaini Taufik mengatakan, BKD tersebut lahir dari UU Nomer 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam UU tersebut mengatur tentang wewenang pengelolaan berskala desa. Maka desa tersebut boleh mendirikan lembaga permasyarakatan untuk mengatur rumah tangga.

“Linmas itu bukan hanya hansip,tapi Linmas itu keikutsertaan masyarakat dalam membantu kemanan,” jelas Juaini.

Mengenai tunjangan BKD, Juaini mengungkapkan akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pengelolaan Anggaran Perbelanjaan Desa tahun 2021 akan diberikan slot insentif bagi BKD seperti halnya kader-kader posyandu, hanya saja jumlah yang akan diterima belum bisa ditetapkan mengingat harus disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan Desa.

“Kami akan menjamin aturannya kepada Pemerintah Desa agar nantinya tunjangan untuk BKD dianggarkan,” Pungkasnya. (SS-06)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense