Deni Rahman : Kadis DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Memang "Ahli Pasang Badan".

Selong, Suara Selaparang - Pengacara Muda Deni Rahman beri gelar Kepala Dinas DPMPTSP "Ahli Pasang Badan" setelah memperhatikan Berbagai dalil dan statement yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur untuk membela logika normatif atas keluarnya surat rekomendasi Bupati terkait pemberian izin pembangunan tambak udang di Desa Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji.

"Kadis DPMPTSP terus melontarkan opini pembelaan bahkan dengan tafsir-tafsir dan pemahaman yang keliru terkait izin tambak tersebut padahal sudah jelas pembangunan tambak udang ini bertentangan dengan Perda RTRW No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur 2012-2032 sebagai kawasan Pariwisata" ucap Deni Rahman kepada suaraselaparang.com, Senin (21/10/2020).

Lebih lanjut Aktivis sekaligus pengacara muda itu menilai bahwa segala statement media, baik online dan cetak, semakin membuka borok dugaan kesalahan mekanisme perizinan. Surat rekomendasi Bupati memberikan mindset normatif seolah-olah menjadi surat sakti yang mampu mengintervensi seluruh kekuasaan pada  proses-proses perizinan dibawahnya. Termasuk izin IMB, Izin Gangguan atau HO (Hinder Ordonnantie) dan lain-lainnya.

Lebih lanjut Deni Rahman memaparkan jika Perda No. 2 tahun 2012 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur 2012-2032 disahkan pada saat Sukiman Azmy menjadi Bupati kala itu, lalu tentu tidak ada alasan kemudian bagi Bupati untuk tidak menjalankan hasil produk hukum yang telah ia keluarkan.

"Kepada Kepala Dinas DPMPTSP Lombok Timur lebih baik diam saja, jangan terlalu banyak berkomentar dengan statement-statement tidak bermutu yang terus menerus dilontarkan. Bahkan ada salah satu statement kadis DPMPTSP yang mengatakan bahwa Perda tersebut bertentangan dengan peraturan Nasional, padahal Undang-udang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengatur secara umum dan tidak menentukan secara teknis wilayah-wilayah kawasan tata ruang, Peraturan-peraturan Perda inilah yang mengatur secara rigid dan jelas titik-titik kawasan Tata ruang dan Wilayah termasuk Tata ruang dan  Wilayah Kabupaten Lombok Timur" Tegas Deni.

Ada juga pernyataan Kadis DPMPTSP  Tentang segala bentuk surat-surat yang telah dikeluarkan sudah sesuai dengan Aturan  Perundang-Undangan Nasional, ia menyebut malah perda RTRW Lotim sedang bertentangan dengan Undang-undang Nasional, pernyataan ini dianggap Deni Rahman sangatlah konyol karena tidak ada satupun peraturan bertentangan dengan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lombok Timur 2012-2032, kalaupun bertentangan namun selama proses pembatalan norma itu belum ada, maka norma itu sah dan mendasar sebagai payung hukum untuk membuat kebijakan, entah bunyi norma itu hitam atau putih harus dijalankan, oleh karena itu Pak Kadis harusnya memahami betul  bahwa proses pencabutan atau pembatalan norma dapat dilakukan melalui dua mekanisme yakni mekanisme amandement parlemen/(DPRD Lotim) atau melalui proses pradilan yakni permohonan uji materiil atas isi sebagian atau keseluruhan pasal norma dalam sebuah peraturan  perundang-undangan.

"Jangan bohongi rakyatlah, logika statement Pak kadis DPMPTSP berbanding terbalik dengan upaya yang sedang dilakukan dimana pada kenyataanya, ia sedang berupaya memproses pencabutan atau pembatalan norma pada salah satu pasal dalam perda No.2 tahun 2012 tersebut melalui mekanisme amandement parlemen melalui DPRD Kabupaten Lombok Timur. Jadi selama proses pembatalan atau pencabutan Norma belum selesai, entah norma itu warnanya hitam atau putih secara hukum tetap dianggap sah dan berlaku sebagai payung hukum, sebagai pertimbangan untuk membuat atau tidak membuat kebijakan" Tutup Deni.


Red-SS

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Adsense

Promo