IKOHI Kembali Tolak Keputusan Presiden Mengangkat Eks Anggota Tim Mawar di Kemenhan

Jakarta, Suara Selaparang - Melalui Statement Via media Sosial yang dikirim kepada media,Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur, nyatakan Sikap menolak Pengangkatan Anggota Eks Tim Mawar di Kementerian Pertahanan,Sabtu (27/9/2020 ).Berikut pernyataan lengkap IKOHI Jawa Timur.

Kembali Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan hantaman keras di Republik ini. Kekuasaan pasca Orde Baru Soeharto yang diharapkan bisa membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan hak asasi manusia, justru berkali-kali mencederainya. Kekuasaan yang lahir dari pengorbanan air mata bahkan nyawa para pejuang demokrasi itu, tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari orde sebelumnya.   Berbagai korupsi justru merebak di hampir semua level birokrasi, pusat sampai daerah. Begitu pula, kejadian demi kejadian pelanggaran hak asasi manusia tidak kunjung berhenti, terus berlangsung menambah daftar panjang buruknya pemerintah dalam mengelola dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.

Ketika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, salah satu komitmen yang diucapkan adalah ia akan membangun pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia, memenuhi rasa keadilan para korban dan mengusut pelanggaran HAM masa lalu. Termasuk mencari keberadaan para aktivis pro-demokrasi yang hilang karena diculik aparat militer pada tahun 1997-1998.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyetujui masuknya dua eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Persetujuan itu dituangkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020.

Keduanya adalah Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan serta Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.

Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo saat masih menjabat Komandan Kopassus. Dalam pengadilan di Mahkamah Militer, tim tersebut telah terbukti menjadi dalang dalam operasi penculikan aktivis menjelang jatuhnya Soeharto pada 1998.

Keputusan tersebut jelas mencederai komitmen Presiden Joko Widodo dalam penegakan hak asasi manusia, penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa.

Keputusan Presiden Joko Widodo itu juga makin menebalkan indikasi pengingkarannya terhadap komitmen pencarian terhadap aktivis korban penghilangan paksa, yang dia ucapkan berkali-kali pada saat kampanye Pemilihan Presiden, juga ketika bertemu langsung dengan keluarga korban. Pengangkatan eks anggota Tim Mawar itu, melengkapi pengingkarannya yang juga telah mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Sudah 22 tahun ini para orang tua, istri dan anak-anak keluarga korban mencari kejelasan nasib anggota keluarganya yang hilang. Sudah semua instansi yang berwenang didatangi. Sudah hampir semua Presiden ditemui. Tiap hari Kamis berdiri di depan Istana. Yang terakhir, bahkan keluarga korban orang hilang menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo supaya memenangkan Pemilihan Presiden demi menghadang orang yang diduga kuat sebagai pelaku penculikan.

Alih-alih memenuhi komitmennya terhadap keluarga korban dan menggelar Pengadilan HAM untuk mengadili para pihak dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa, pemerintahan Joko Widodo justru membagikan kursi kekuasaan kepada orang-orang yang terduga kuat sebagai pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu itu di dalam pemerintahannya.

Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan sikap:

1. Mengecam keras Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak kunjung menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998.

2. Menuntut pembatalan Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang mengangkat dua eks anggota Tim Mawar Kopassus sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan.

3. Menuntut Presiden Joko Widodo agar segera menjalankan rekomendasi DPR-RI pada tahun 2009 untuk menyelesaikan kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi. Khususnya, membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan para aktivis yang masih hilang.

4. Menyerukan kepada berbagai pihak, khususnya kelompok-kelompok pro-demokrasi dan para pembela hak asasi Manusia untuk terus menggalang solidaritas, bergerak bersama demi mengakhiri impunitas dan kemajuan penegakan hak asasi manusia di negeri kita ini.


Press Release 

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur Untuk Redaksi Suaraselaparang.com

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense