Jum'at Berkah Disambut Aksi Demonstrasi, BEM UNRAM : KEK Mandalika Harus Diselamatkan.

Mataram, suaraselaparang.com - Puluhan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram menggelar aksi demonstrasi di depan gedung kantor Gubernur provinsi NTB, menolak penggusuran lahan KEK Mandalika dan Tambora, Jum'at, (18/09/2020).

Dalam kesempatan tersebut Presiden Mahasiswa (Presma) Unram Irwan menuturkan Suatu ironi nyata dapat kita lihat saat ini, bagaimana terbitnya surat Indonesia  Tourism Development Corporation (ITDC) tertanggal 19 Agustus 2020 yang  memberitahukan pengosongan lahan sengketa di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencerminkan arogansi dan pengabaian terhadap hak-hak dan asas keadilan terhadap masyarakat pemilik lahan , Jelas Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pihak ITDC maupun pemerintah tidak memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat, melainkan lebih mementingkan percepatan pembangunan  Sirkuit MotoGP Mandalika," Tandas Irwan.

Hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya diskriminatif pemerintah maupun pihak ITDC yang lebih mementingkan pihak korporasi maupun investor asing di atas kepentingan rakyat. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pembangunan seharusnya mampu memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut," Lanjutnya.

Langkah ITDC dengan menerbitkan surat tentang pengosongan lahan KEK Mandalika  tentu saja tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk tindakan mengancam dan cara  intimidatif yang tentu saja melanggar hak-hak warga lokal pemilik lahan. Padahal  sejatinya masyarakat hanya meminta kompensasi yang adil dan merata bagi lahan yang disengketakan, tetapi nyatanya harga yang dibayarkan tidak sesuai," tambahnya.

Selain itu, kata Menko Pergerakan dan Eksternal 2020 BEM Unram Meza Royadi juga menyebutkan terdapat beberapa masyarakat yang bahkan belum menerima kompensasi padahal tanahnya telah digunakan oleh pihak ITDC. Jika melihat secara hukum, ITDC sebagai badan hukum perdata tidak memiliki hak dan kewenangan mengambil alih lahan warga secara sepihak, segala bentuk proses eksekusi atau pengosongan lahan harus melalui putusan pengadilan. 

Jika hal tersebut dilakukan oleh pihak ITDC tentu saja dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar HAM warga lokal pemilik lahan. Hal tersebut menjadi potret nyata, bagaimana selayaknya kapitalisme, pemilik modal, maupun pemegang kekuasaan bekerja, sebagai upaya untuk melanggengkan yang dikatakan sebagai sebuah “pembangunan” dengan cara menjatuhkan rakyat kecil yang tidak berdaya," Pungkasnya.

Maka melalui hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) menghimbau kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan pemerintah untuk secara serius menyelesaikan permasalahan sengketa lahan  yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secara adil dan merata, serta menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat," harapnya.


(SS-03)

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Adsense

Promo