M. Samsul Qomar : ASN Haram Berpolitik Praktis

Praya, Suara SelaparangTerkait dengan viralnya para kepala OPD (Kadis) dan ASN Loteng di media sosial berpose 4 jari serta mengacungkan selendang motif kembang komak ciri khas paslon Pathul-Nursiah, M. Samsul Qomar (Direktur Lombok Update-Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik) mengnggap itu adalah ancaman Demokrasi yang nyata. 

“Saya tidak tahu apakah itu masuk pelanggaran atau tidak karena mereka berpose layaknya kampanye salah satu nomer paslon tapi saya menilai itu adalah sebuah ancaman,” ungkap M. Samsul Qomar. 

Selanjutnya M. Samsul Qomar menyampaikan bahwa ASN di haramkan oleh aturan berpolitik praktis atau terang-terangan mendukung salah satu paslon, aturannya sudah jelas dan ASN wajib netral. Terkait hal tersebut M. Samsul Qomar ingin bertanya pada Bawaslu Loteng apakah ini sudah masuk pelanggaran atau tidak. 

“Anggap saja viralnya para Kadis genit berpolitik ini sebagai temuan Bawaslu terhadap proses Pilkada Loteng, jadi jangan tunggu laporan. Sudah jelas dan terang salah satu Kadis L. Iskandar memposting dirinya dan kawan-kawan mengacungkan pose 4 jari, ini sudah keterlaluan dan sekali lagi berbahaya.” Ujar M. Samsul Qomar.

“Apalagi para Pejabat Loteng ini dengan penuh ketegaan melakukan kegiatan tamasya touring ke Sembalun di saat ribuan masyarakat kita melawan musim kemarau kesulitan air dan pangan yang layak, dimana letak hati nuranimu wahai Pejabat Loteng, anda semua liburan sementara rakyat kehausan dan kekeringan tidak air.” Lanjut M. Samsul Qomar.

Selaku masyarakat kami melihat akhir kepemimpinan Suhaili-Pathul tidak menarik, malah banyak kegiatan seremonial yang tidak menguntungkan rakyat tapi pribadi pejabat dan keluarga juga koleganya. Harusnya Bupati dan Wakil Bupati di akhir jabatannya lebih memberikan kenangan yang indah kepada rakyatnya bukan malah sibuk tamasya sementara rakyat meronta-ronta.

Terkait sikap kami terhadap ASN yang genit berpolitik tersebut, siapapun yang terpilih nanti jadi pemimpin hendaknya tidak menjadikan mereka pejabat lagi cukup sudah kita punya Kepala Dinas yang melanggar aturan ASN, mereka tidak patut dan tidak layak menjadi pejabat karena sudah melanggar sumpah, para ASN genit itu harus di nonjobkan kalau perlu pensiun saja biar lebih leluasa berpolitik.

“Untuk itu, kami atas nama lembaga pemerhati publik ini meminta Bupati segera meminta maaf pada masyarakat atas kejadian ini, baiknya Bupati dan semua anak buahnya segera minta maaf dan segera touring ke desa-desa sambil bawa tangki tangki air atau sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.” Tutup M. Samsul Qomar.

M. Samsul Qomar (Direktur Lombok Update – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense