Momentum Hari Tani Nasional, Aliansi Rakyat NTB Menggugat Menggelar Aksi Membawa Sejuta Aspirasi Petani.


Mataram, Suara Selaparang - Dalam memperingati momentun Hari Tani Nasional. Ratusan Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung kantor gubernur NTB, Kamis, (24/09/2020).

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah persolan di sektor pertanian yang tak kunjung dituntaskan oleh pemerintah provinsi NTB. Apalagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikatakan sebagai salah satu lumbung pangan nasional memiliki berbagai jenis keunggulan hasil pertanian maupun holtikultura yang tersebar diseluruh wilayah NTB. Mulai dari beras, jagung, bawang merah & bawang putih, dan berbagai jenis lainnya.

Menurut data dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan NTB, Ibnu Fiqhi bahwa terdapat hingga sekitar 300 unit lumbung pangan di NTB, yang seluruhnya tersebar di 10 kabupaten/kota, yakni kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. 

Keberadaan lumbung pangan yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dapat dipungkiri berkontribusi cukup besar bagi peningkatan sektor pertanian di NTB.   Dibalik euforia surplus pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak dapat dipungkiri menghadapi tantangan tersendiri. Dalam berbagai situasi masih banyak dapat kita jumpai ketimpangan di sektor pertanian yang terutama berporos pada permasalahan kesejahteraan petani, ditambah lagi dengan situasi pandemi yang tak kunjung usai.

Beberapa sorotan penting massa aksi dari Aliansi Rakyat NTB Menggugat diantaranya adalah :

Nilai Tukar Petani (NTP) NTB. Hingga Bulan April 2017, Indeks NTP Provinsi NTB mencatatkan angka 104,02, atau tumbuh 0,42% (yoy). Angka indeks tersebut lebih rendah dibandingkan angka indeks pada akhir tahun 2016 yang tercatat sebesar 106,56. Secara umum pertumbuhan NTP terus menunjukan tren perlambatan. Penurunan NTP yang paling dalam terjadi pada NTP Padi Palawija diikuti NTP Perkebunan dan NTP Hortikultura. 

Jika dilihat per-sub komponen, Indeks yang Diterima petani mengalami penurunan, sebaliknya Indeks yang dibayar petani mengalami peningkatan sebagai indikasi meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat dan harga barang. Pada kesimpulannya NTP di NTB mengalami penurunan yang menyebabkan kesejahteraan petani menurun dan angka kemiskinan meningkat.  Dan fakta di lapangan di kota Sumbawa Besar, dimana Aliansi Petani Jagung (APJ) dari kecamatan Plampang menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Sumbawa yang mengeluhkan anjloknya harga jagung. 

Kemudian di Kabupaten Sumbawa Barat, petani mengeluhkan harga gabah yang tidak menentu dan cenderung menurun. Lalu di Lombok, tepatnya di Lombok Timur, dimana pada periode musim tanam tahun 2020 terkait produksi tanaman tembakau diprediksi akan mengalami kemerosotan produksi yang cukup tajam.

Distribusi Pupuk Yang Dinilai Belum Optimal. Sistem distribusi pupuk di provinsi NTB yang dirasa masih belum merata. Kelangkaan pupu mengakibatkan harga pupuk naik. Pupuk subsidi disebut-sebut langka oleh petani, terutama pupuk jenis urea khususnya di wilayah timur NTB. Kelangkaan yang terjadi bukan karena stok yang terbatas melainkan sejauh yang diketahui  dikarenakan belum diterbitkannya rekomendasi penyaluran pupuk subsidi.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Harga Pangan Non Beras. Kebijakan harga komoditas pertanian strategis secara tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan petani karena kebijakan harga bertujuan melindungi konsumen atau produsen.

Namun, umumnya kebijakan harga komoditas pertanian relatif tidak berpihak kepada produsen/petani, karena umumnya hanya dipengaruhi dan dilihat dari sisi kelompok yang memiliki kekuatan politik (kaum urban), sehingga harga yang diterima petani relatif rendah. Tidak tersedianya harga dasar bagi komoditas pangan non-beras menyebabkan pasar tidak terjamin. Dengan pasar yang tidak terjamin maka pasar komoditas pangan non-beras relatif tertutup bagi konsumen lain. 

Perampasan Lahan  Rakyat.  Beberapa hari terakhir, sudah tersiar kabar pengusuran lahan di KEK Mandalika dan  Desa Oi Katupa Kabupaten Bima. Yang sejatinya kedua perasalahan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi jeritan rakyat. Pihak korporasi baik ITDC maupun PT Sanggar Agro Karya Persada datang dengan berbekal surat izin pemerintah baik berupa HGU ataupun SIUP. Ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat, karena menerbitkan  surat izin untuk melancarkan kegiatan pihak-pihak tertentu tetapi mengabaikan  kehidupan rakyat kecil.

Adapun point penting tuntut massa aksi adalah:

1) Pemerintah Provinsi NTB menjamin stabilitas harga pra dan Pasca Panen.

2) Memberikan Alsintan, Pestisida, dan Bibit secara gratis dan memperbaiki infrastruktur penunjang petani di NTB.

3) Terbitkan PERDA untuk kesejahteraan Petani.

4) Membangun industrialisasi pertanian yang kuat dan mandiri.

5) Distribusi pupuk dan membuat tim penyuluh program kartu tani NTB paling lambat 30 September.

6) Stop perampasan lahan rakyat.


(SS-AD)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense