Pengamat Hukum : Somasi Tidak Boleh Untuk Menekan dan Bertujuan Memonopoli.

Selong, Suara Selaparang - menyikapi ramainya Surat somasi yang dilayangkan berbagai pihak terkait proses penyaluran BPNT di Kecamatan Masbagik. Pengamat Hukum, Gema Akhmad Muzakir, S.H., M.H., memaparkan bahwa langkah Somasi Hukum sah-sah saja namun tidak boleh bertujuan memonopoli apalagi berniat menekan salah satu pihak yang berada dalam kesepakatan kerjasama yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Pengacara yang juga Kandidat Doktor Ilmu Hukum ini saat menjadi pembicara pada Forum Masbagik Discussion Club (MDC) yang diselenggarakan di Depot Rinjani Masbagik Utara Baru, Rabu Pagi (30/9/2020).

Disebut Muzakir, Somasi adalah teguran Hukum yang dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu kesepakatan yang dibuat bersama namun salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut, pembuatan PKS (Perjanjian Kerja Sama) harus juga di dasari adanya Iktikad Baik dari kedua belah pihak, dalam hal BPNT seperti PKS (Perjanjian Kerjasama Sama) misalnya. 

"Somasi itu sah-sah saja apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh perjanjian dan kesepakatan bersama, namun apabila Somasi bertujuan untuk menekan dan memonopoli misalnya, maka dalam Hukum Acara Perdata, Somasi tersebut tidak dibenarkan" terang Muzakir.

Somasi yang dimaksud adalah, Surat Somasi yang dilayangkan salah satu LSM terhadap Agen E-Warung di Kecamatan Masbagik tertanggal 7 September 2020 dan Somasi yang dilayangkan oleh salah satu Asosiasi terhadap Pimpinan BRI Cabang Selong yang meminta pemberian sanksi bagi Agen Brilink yang dianggap tidak memenuhi peraturan.

Sementara itu Ketua Umum Formabes, Sofyan Hadi di lokasi yang sama juga menyampaikan Pernyataan dan sikap Resmi  Formabes berdasarkan hasil kajian hukum yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

1. PKS (Perjanjian Kerjasama Supplier) cacat hukum sebab tidak ada keikhlasan/iktikad baik antara kedua belah pihak dan cenderung bersifat memaksa dan intimidasi.

2. Mendorong harga Komoditas BPNT sesuai dengan harga pasaran agar kwantitas barang yang diterima oleh KPM semakin besar dan terjaga.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Lombok Timur  harus tulus membantu fakir miskin dengan tidak menentukan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar.

4. Apabila masalah ini terus terjadi, Formabes akan segera melakukan hearing ke DPRD dan Bupati Lombok Timur.

Forum Diskusi yang bertujuan untuk mencari Solusi dan titik temu polemik penyaluran BPNT di Kecamatan Masbagik ini diselenggarakan oleh Forum Masbagik Bersatu (FORMABES), dengan dihadiri oleh Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Camat Masbagik, Perwakilan BRI Cabang Selong, perwakilan Agen, Supplier, Praktisi Hukum dan pihak terkait lainnya.


Red-SS

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Adsense

Promo