Tak Hanya KEK Mandalika, Penggusuran Lahan Tambora Juga Jadi Atensi Aspirasi Massa Aksi BEM Unram.

Mataram, suaraselaparang.com - Tidak hanya kasus di KEK Mandalika, massa Aksi dari BEM Unram juga mendesak gubernur untuk angkat bicara terkait penggusuran lahan yang yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Sanggar Agro Karya Persada (PT. SAKP) di depan Kantor Gubernur NTB, jum'at, (18/09/2020)

Perseroan Terbatas Sanggar Agro Karya Persada (PT. SAKP) yang merupakan Anak Perusahaan Pan Brother Grup memiliki dua Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamtan Sanggar dan Tambora. HGU pada tahun 1996 seluas 598,8 ribu Hektare area (Ha) dan HGU 1999 seluas 3.962 (Ha). Setelah puluhan tahun dilentarkan (1996-2014) PT. SAKP datang mengklaim bermodalkan Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP) yang dikeluarkan PLT Bupati Bima, H. Syafrudin.

Dua Kali BPN NTB mengeluarkan surat peringatan terhadap PT. SAKP (2000 dan 2001) untuk perusahaan agar mengelola secara baik dan tidak menelantarkan dengan ancaman pencabutan HGU. Padahal sejak sebelum perusaahaan ini datang, masyarakat sudah mulai beraktifitas hingga pada tahun 2012 melalui Perda Kabupaten Bima, Oi Katupa resmi menjadi desa Pemekaran. Oleh Perda tersebut, luas wilayah desa itu seluas 5000 HA.

Pada tahun 2015 PT. SAKP datang mengklaim, setelah semuanya tertata dan menjadi tatanan. Ratusan HA di Desa Oi Katupa beberapa tahun terakhir tergusur. Hari-hari ini aktivitas penggusuran masih dilanjutkan. Perkampungan, pertanian, perkebunan, sekolah dan Tempat Pemakamam Umum.

Bila tidak dihentikan segera, PT.SAKP akan menggusur satu kehidupan masyarakat Desa. Desa dalam UU Desa merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia sebagai Sebuah bangsa. Membiarkan ini terjadi berarti negara menyampu kehidupan warga negaranya. 

Atas nama apapun, investasi tidak boleh mendikte, meneror, membunuh dan membantai kehidupan warga negara. Negara tidak boleh berdagang kemakmuran disisi lain dengan melululantahkan kemakmuran satu entitas masyarakat. Sekarang, nasib kehidupan 462 Kepala Keluarga (KK) berada ditangan PT. SAKP. 

Negara tidak boleh kalah dengan MESIN. Melalui petisi ini, kami memohon kepada Presiden Jokowi, DPR RI, Komnas HAM, Gubernur NTB, Bupati bima dan semua yang memiliki kemanusiaan untuk menghentikan Penggusuran Masrakat Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, NTB. Mereka berhak hidup diatas tanahnya sendiri tanpa kungkungan tirani PT. SAKP. 

Karena tujuan kita bernegara Atau negara datang sendiri menyapu mereka. Lebih baik negara datang membantai mereka dibandingkan mereka dibantai mesin-mesin coorporate. untuk itu kami BEM UNRAM menuntut pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua perkara yang sedang melukai kesejahteraan masyarakat.

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Perseroan Terbatas Sanggar Agro Karya Persada (PT. SAKP) Anak Perusahaan Pan Brother Grup agar segera untuk memberhentikan tindakan yang melukai masyarakat dan setidak tidaknya memberikan konpensasi kepada seluruh masyarakat yang merasa telah dirugikan akibatnya. dan untuk pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan keterampilan.

Maka dari itu, kami BEM Unram menuntut :

1. Menuntut Pemerintah Provinsi untuk Mengecam Tindakan Pihak ITDC terhadap Penggusuran Lahan yang dilakukan secara paksa.

2. Menuntut Pemerintah Provinsi NTB untuk Memcabut SIUP & HGU PT. SAKP yang merugikan rakyat.

3. Menuntut Pemerintah Daerah NTB untuk Menghentikan Penggusuran Lahan dan Perampasan sampai persoalan tersebut benar-benar tuntas


(SS-03)

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Adsense

Promo