Rakyat Tak Percaya DPR Lagi, KAMMI NTB Menggelar Aksi dan Menerobos Gedung DPRD NTB.

Mataram, Suara Selaparang - Puluhan massa aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD NTB, Rabu, (07/10/2020). Aksi yang dilakukan tersebut sebagai bentuk sikap dari KAMMI NTB yang menolak tegas terhadap disahkannya RUU Omnibus Law menjadi UU  pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin.

Mass aksi menegaskan Satu komando, satu perjuangan, menyikapi tentang pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dilaksanakan pada sidang Paripurna DPR Rl Senayan Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin. Sehingga massa aksi  mencium aroma persekongkolan, tidak terbuka, dan mengkhianati kehendak rakyat untuk menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut.

Pada hari ini anggota DPRD kita telah menjadi Dewan penghianat rakyat, kenapa mereka tidak mendengar apa yang menjadi kemauan rakyat Indonesia, ayo kita terus menyuarakan apa yang menjadi kemauan rakyat Indonesia terhadap mengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, "Tandas Ketua KAMMI Tarbiyah UIN Mataram Syahrul Ramadhan dalam orasinya

Selain itu massa aksi juga menganggap RUU Cipta Kerja Omnibus law merupakan sejarah UU yang penuh negosiasi kepentingan, di Amerika digunakan untuk meloloskan undang-undang yang dapat berfungsi menghindari Gouerment Shutdown.  

RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam konteks pewacanaan, perencanaan dan pembahasan oleh rezim saat ini dapat dipandang lebih dari sekedar pemesanan pesanan perudang-undangan, melainkan juga sebagai orientasi politik hukum.

Moh. Abdi Ihsan juga dalam orasinya juga menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja Omnibus Law mencerminkan arogansi terutama karena pelaporan dasar hukum transaksi diamanatkan oleh Pasal 20 UUD RI 1945. Sektor investasi hanya mempunyai sumbangsih 7% pada peningkatan tenaga kerja. Sementara sumbangsih terbesar adalah sektor UMKM. Lalu mengapa RUU Cipta Kerja Omnibus Law menekankan pada investasi, " Sesalnya lantang

Massa aksi juga monyorti jika Perizinan berbasis implementasi adalah implementasi pendekatan risiko dapat membuka peluang penyimpangan yang besar walaupun secara konseptual dapat diterima.  Kawasan Ekonomi Khusus adalah salah satu agenda besar RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Pemerintah berkeinginan untuk membuka banyak KEK agar banyak investasi besar.  

Salah satu yang dititipkan di dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law adalah pendirian Lembaga Pengelola Investasi yang tidak perlu dibayar BPK padahal uangnya berasal dari BUMN. Dapat menjadi pintu otoritarianisme, menjadi pintu masuk oligarki, menjadi pintu ketidakberpihakan kepada kepentingan rakyat, "Sambung Akbar Al-Iamam dalam orasinya.

Oleh karena itu, upaya bijaksana, upaya Pengesahan RUU Cipta Kerja Hukum tetap dilaksanakan maka kami akan melawan-nya, dengan prinsip gerakan KAMMI, Kebatilan adalah musuh abadi KAMMI,  "Lanjutnya

Korlap massa aksi Mukmin juga menyatakan kesiapannya bahwa "Kami dari Aliansi KAMMI NTB akan berteriak terus sampai UU Omnibus Law ini di cabut dan di batalkan oleh Pemerintah dalam hal ini DPR-RI. Apabila anggota DPRD NTB tidak mau menemui kami, maka kami akan terus berteriak dan turun kejalan untuk melaksanakan aksi dengan masa yang lebih besar, " Kecamnya

Setelah berorasi secara bergantian akhirnya massa aksi berhasil menerobos masuk ke gedung DPRD dan melanjutkan kegiatan demonstrasinya di depan pintu Aula DPRD NTB .

Massa aksi tidak mendapat tanggapan dari Anggota DPRD NTB. Dengan alasan jika Saat ini tidak ada satupun anggota DPRD NTB yang ada di Kantor/ruangannya karena sedang melaksanakan reses ke luar daerah yang dilaksanakan dari tanggal  4 - 14 Oktober 2020.

Menyikapi hal tersebut massa aksi yang dipimpin oleh koordinator massa aksi Deky Setyawan pun melakukan pernyataan sikap yang isinya sebagai berikut:

a. Mendesak kepada partai politik untuk bertaubat nasional dan meminta maaf atas penghianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

b. Meminta Pemerintah untuk meminta maaf dan segera mengeluarkan Perpu untuk pencabutan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

c. Mennuntut kepada presiden Ir. loko Widodo untuk mengeluarkan Perpu untuk pencabutan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

d. Menuntut transparansi dari pemerintah pusat terhadap keianggalan dan persekongkolan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.


(SS-AD)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense