Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan SUKMA, Lakpesdam NU Lotim Ingatkan Pemda Untuk Serius Perhatikan Disabilitas.

Selong, Suara Selaparang - Refleksi 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang tergabung dalam paket (SUKMA) mendapat respon beragam dari berbagai kalangan, kali ini datang dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) NU Lombk Timur. 

Suriadi, Ketua Lakpesdam NU Lotim menyatakan, kepemimpinan  paket SUKMA di tahun ke 3 ini harus terus ditingkatkan, pasalnya dari sekian banyak Visi Misi yang di sampaikan, satupun belum ada hasilnya. “Belum kelihatan, ya, maklum kan baru 2 tahun mungkin di tahun ke 3 nanti akan kelihatan hasilnya” katanya saat di wawancarai media ini dikantornya, 01/10/2020.

Iapun tidak menafikan Kendala yang dihadapi oleh Pemda Lotim, Mulai dari Gempa Bumi, sampai Covid-19 yang melanda hingga saat ini. “kita maklumi, ujian Pemda ini berat mulai dari gempa sampai corona” tandasnya.

Terlepas dari semua itu, Cunk panggilan akrab Suriadi menegaskan jika persoalan yang selalu terlupakan dari pemerintah adalah mengenai kelompok disabilitas, dirinya melihat belum ada inovasi dari pemerintah daerah untuk penanganan kelompok ini selain bantuan taktis yang sifatnya jangka pendek.

“Kelihatannya Pemda Lotim tidak punya langkah kongkrit dan inovasi dalam memberikan layanan terhadap kelompok disabilitas, selain bantuan yang sifatnya konsumtif”

Dirinya berharap, Pemda Lotim bisa mengeluarkan regulasi terkait pembinaan, pemberian layanan maupun penanganan kelompok rentan seperti disabilitas itu.

“Jangankan regulasi, data disabilitas aja belum tentu ada, jikapun ada, itu merupakan data yang sudah tercover di penerima manfaat pada bantuan PKH, padahal masih banyak kelompok disabilitas yang tidak terdata dan tidak dapat bantuan”

Ia juga menyinggung, agar Pemda Lotim memberikan perhatian khusus pada disabilitas, terutama mengenai Adminitrasi Kependudukan (Adminduk), karena untuk mengakses bantuan maupun kegiatan lainnya, adminduk tersebut sangat dibutuhkan. berdasarkan temuannya, dari 1.205 orang Disabilitas, sekitar 500 an orang tidak memiliki adminduk baik Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak, KTP, KK, maupun kartu lainnya.

“Bagaimana mereka mendapat layanan setara dan semartabat dengan orang lain jika administrasi kependudukannya saja tidak diperhatikan” cetusnya.

Ia melanjutkan, jika bantuan yang sifatnya konsumtif dan jangka pendek itu penting dalam hal penanganan, tapi akan jauh lebih penting manakala ditindak lanjuti dengan proses perencanaan jangka panjang.

“Tidak selamanya disabilitas itu akan di berikan bantuan taktis, yang hanya berupa konsumsi, maka Pemda yang memiliki alat dan perangkat lengkap sebagai perpanjangan tangan Negara harus hadir untuk mereka, dengan perencanaan jangaka panjang, yang masalahatnya juga jangka panjang” tutupnya.

Red-SS

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense