FWLT, KJLT dan LSM Gempar Gruduk KPUD Lombok Tengah Buntut Pelarangan Peliputan Debat Cabup 2020

Lombok Tengah, Suara Selaparang - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT) dan Komunitas Jurnalis Lombok Tengah (KJLT) Gruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (12/11).

Tidak hanya dari kalangan insan pers, aksi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah aktivis. Salah satunya dari LSM Gempar NTB.

Aksi bersama tersebut dilakukan buntut dari kebijakan KPUD Loteng yang tidak memberikan akses peliputan kepada wartawan saat debat Pilkada Loteng yang digelar pada Sabtu malam (7/11) lalu.

Pembina FWLT, Ahmad Said dalam orasinya mengatakan, turunnya rekan-rekan jurnalis yang ada di Loteng ini untuk aksi ke KPUD, sebagai bentuk kekecewaan atas tindakan pelarangan wartawan meliput acara debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Loteng di D’Max Hotel belum lama ini.

Tindakan KPUD tersebut kata Sahid, telah mencidrai dan melanggar UU Pers. Sehingga tak ubahnya, KPUD selaku penyelenggara Pilkada telah memberangus dan mengekang kebebasan pers. Sehingga wajar dan pantas untuk dilawan.

“Kami sangat kecewa dengan KPUD Lombok Tengah. Kenapa teman-teman wartawan tidak diperbolehkan meliput. Ini melanggar kebebasan UU Pers 1999 menghalang-halangi tugas jurnalis untuk mendapatkan informasi publik,” kata Said.

Dikatakan, bahwa jika alasan KPU melarang insan media meliput karena adanya aturan untuk pembatasan sosial akibat Covid-19. Mestinya KPU punya solusi seperti daerah-daerah yang lain dengan cara menyediakan fasilitas layar LCD di luar gedung acara debat.

Demikian juga, karena kebijakan kacau dari KPUD tersebut, pihaknya tidak bisa mengakses pemberitaan terkait debat dengan jelas. Akibatnya, banyak dari rekan-rekan yang hanya memuat Opini timses saja. Padahal kegiatan debat calon kepala daerah (Cakada) ini sangat penting untuk diketahui masyarakat luas. Artinya, melalui media, masyarakat bisa mendapatkan gambaran secara detail dan berkualitas apa yang menjadi visi dan misi calon pimpinannya.

“Kalau memang alasan Covid-19, kita juga tahu. Kita bisa jaga jarak patuhi protokol kesehatan. Kalaupun tidak bisa masuk ke ruangan acara, setidaknya kami disediakan layar LCD, beserta sound. Atau bisa juga dengan cara perwakilan saja. Jadi KPUD ini kok kaku sekali dalam berkegiatan,” kesalnya.

Senada juga disampaikan Muhammad Haerudin, Korlap aksi tersebut bahwa, kebebasan Pers di Indonesia sudah lahir sejak lama. Bahkan sejak orde baru mengakhiri rezimnya. Meski demikian, pada kenyataannya kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi justru mengalami kekangan atas sikap arogansi dari KPUD Loteng saat ini.

Dimana, ditengah era serba terbuka, wartawan malah mendapat pelarangan untuk meliput kegiatan yang mana dananya bersumber dari uang rakyat. Terhadap kebijakan itu, diakuinya sangat melukai hati insan pers yang ada di Indonesia, khususnya di Loteng.

“Apa yang dilakukan oleh KPUD itu tidak bisa dibenarkan. Karena itu sudah jelas bertentangan dengan undang-undang Pers yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,” jelas wartawan Radar Lombok biro Loteng ini.

Buyung Kurnia, salah satu wartawan Radar Mandalika juga menegaskan dengan lantang, bahwa aksi ini juga pihaknya lakukan sebagai upaya untuk memperingati komisioner KPUD Loteng agar tidak semena-mena dalam membuat kebijakan. Karena baginya, kebijakan yang dimunculkan KPUD Loteng Sabtu lalu itu, tidak bisa dibenarkan. Sehingga pihaknya mempertanyakan alasan kenapa rekan-rekan wartawan tidak ada satupun yang bisa masuk ke arena debat.

“Apa dasar komisioner ini buat kebijakan demikian. Kalau alasan Covid, kami siap terapkan Prokes. Kalau tidak bisa juga, kami siap dalam bentuk perwakilan yang bisa masuk. Atau siapkan kita layar lebar. Coba belajar pada kabupaten/kota lain caranya menyelenggarakan debat,” teriak mantan aktivis HMI ini.

Demikian juga disampaikan Ketua LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar yang ikut berorasi sebagai bentuk solidaritas kepada rekan-rekan jurnalis di Loteng. Katanya, baru kali ini di era komisioner yang sekarang KPUD Loteng selaku penyelenggara Pemilu membuat sekat dan kondisi seperti ini. Menurutnya, ini sangat merusak nama baik KPUD di tengah masyarakat. KPUD tidak bosan-bosannya berulah yang berujung pada mengurangnya kepercayaan masyarakat.

“Makanya kami minta segera minta maaf kepada rekan-rekan jurnalis secara terbuka di depan umum nantinya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Loteng Lalu Darmawan yang hadir di tengah masa aksi bersama sejumlah komisioner lainnya menerangkan, bahwa pihaknya berterimakasih atas aksi yang digelar rekan-rekan wartawan. Baginya, ini sebagai kritik dan saran yang bertujuan untuk perbaikan.

Terhadap proses penyiaran debat publik antar Paslon Bupati dan wakil Bupati Loteng yang dilaksankan pada hari sabtu lalu yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik itu, dikatakannya sudah sesuai aturan. Dalam melaksanakan debat publik jelas Darmawan, KPUD berpedoman pada ketentuan PKPU nomor 6 tahun 2020. Dimana, disana mengatur tentang pelaksanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Merujuk ketentuan PKPU tersebut, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan debat publik, harus dilaksanakan dengan menerapkan secara ketat Prokes pencegahan dan pengendalian Covid-19. Ketentuan itu katanya, tertuang dalam pasal 59 bahwasanya debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan yang jelas. Seperti di siarkan oleh lembaga penyiaran publik, dihadiri hanya oleh Paslon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas dan tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung, menerapkan secara ketat Prokes pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan lainnya.

“Alasan kenapa wartawan tidak diizinkan masuk ke ruang debat itu sudah sering kami sampaikan. Alasan kami sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020. Salah sarunya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-18,” ungkapnya.

“Kita KPU Loteng telah melibatkan lembaga penyiaran publik TVRI NTB, yang disiarkan secara langsung agar dapat diikuti dan disaksikan oleh masyarakat luas.  Sehingga sama sekali tidak ada niat dan maksud kami sedikit pun untuk menghalangi rekan-rekan media malaksankan tugas peliputan,” sambungnya.

Darmawan juga menambahkan, selama ini pihaknya tidak pernah ada jarak dengan rekan-rekan jurnalis. Pada pelaksanaan beberapa tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, selalu melibatkan media. Sehingga, ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah ada niat untuk mengekang kebebasan pers.

Oleh karenanya, terhadap pelaksanaan debat kedua mendatang, ia berjanji bakal menyelaraskan apa yang dituntut rekan-rekan pers dengan aturan yang ada. Terhadap apa yang menjadi tuntutan massa aksi, ia pun menyampaikan ucapan permintaan maaf.

“Saya atas nama ketua komisioner KPUD Loteng, memohon maaf atas apa yang membuat rekan-rekan pers kecewa. ─░nsya Allah, pada acara debat yang akan datang kita akan mengundang dan melibatkan rekan-rekan media. Namun dalam jumlah yang terbatas,” pungkasnya. 

SS-MH

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post

Adsense