HRS Ditahan Lantaran Kerumunan, Ini Tanggapan Ketua Umum ISMAKES Kota Mataram.

Mataram, Suara Selaparang - Indonesia dalam pusaran baru, setelah penetapan Habib Riziek Sihab sebagai tersangka Lantaran dianggap mengundang kerumunan di tengah Pandemi Covid-19, Ummat Islam di berbagai macam penjuru Indonesia bergejolak menganggap hal tersebut adalah diskriminasi sepihak pemerintah terhadap rakyatnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua umun Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan (ISMAKES) Kota Mataram periode 2020/2021, Abdul Hafidzirrahman mengungkapkan kepada suarselaparang, Rabu, (16/12/2020).  Jika penegak hukum merasa yakin bahwa HRS  melanggar hukum, maka silahkan diproses hukum sesuai prosedur yang benar, bukan kriminalisasi.

"Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan (ISMAKES) Kota Mataram tentunya sangat mengapresiasi Penegak hukum yang telah berani memproses secara hukum pelaku kerumunan HRS. Karena memang hal itu tidak bisa dibenarkan dan itu perbuatan yang salah. Karena jangan sampai kerumunan tersebut menimbulkan klaster baru. Karena kita ketahui wabah Vovid-19 belum sepenuhnya selesai," jelasnya.

Lebih lanjut Hafiz sapaan akrabnya berharap jangan sampai pihak penegak hukum terkesan pilih kasih dalam memproses secara hukum pelaku-pelaku yang telah membuat kerumunan di negeri ini pada saat wabah covid-19 . Kalau pelaku kerumunan HRS, penegak hukum dengan responsif memproses secara Hukum, Maka dirinya menegaskan agar memproses hukum juga pelaku-pelaku yang telah membuat kerumunan di negeri ini. Apalagi pada saat Pilkada beberapa waktu yang lalu.

"Karena saya melihat khususnya pada saat Pilkada kemarin banyak sekali yang membuat kerumunan, Tetapi mereka tidak di proses secara hukum oleh pihak yang berwajib karena jika penegak hukum memproses HRS karena telah melakukan kerumunan. Dan Pelaku-pelaku lain tidak di proses secara hukum Maka Saya melihat di negeri ini sudah terjadi Kecacatan Keadilan," tandasnya.

Di akhir tanggapan nya Hafiz mengingatkan pada pemerintah untuk selalu behati-hati dalam menetapkan kebijakan nya, jangan sampai suatu waktu kemarahan masyarakat indonesia tidak mampu terbendung lagi. 

"Masyarakat indonesia sudah susah dengan pandemi, resesi ekonomi, resesi demokrasi, jangan lagi disakiti dengan adanya kebijakan yang memperlihatkan adanya diskriminasi." tutupnya.


(SS-AD)

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Adsense

Promo