Konspirasi Penyelenggara Pemilu Benalu Bagi Demokrasi.

Mataram, Suara Selaparang - Fungsionaris PDI Perjuangan yang juga Tim Pemenangan Pasangan SALAM mengingatkan penyelenggara Pemilu agar tidak merusak demokrasi di Kota Mataram dengan bermain mata dengan kandidat tertentu dengan mengatakan bagaimana saat ini publik bisa mencium indikasi ketidaknetralan KPU sebagai penyelenggara.

"Kami kami mendapat informasi kalau aparat penegak hukum juga telah mengetahui hal ini dan mereka kini sedang bekerja, kita tidak ingin pesta demokrasi yang seharusnya bermartabat kemudian dirusak," tandas Ruslan di Mataram, Senin (7/12).

Anggota DPRD Provinsi NTB tersebut mengemukakan, terlalu banyak peristiwa yang menyebabkan  tidak layak mengambil kesimpulan dikarenakan ada dugaan indikasi tidak netral dalam penyelenggara tersebut.

Ruslan megatakan, sebagai salah satu contoh  dimana dalam debat putaran ketiga beberpa waktu lalu, pembaca doa yang dihadirkan KPU Kota Mataram menggunakan diksi yang tidak lazim dalam doa dengan menggunakan kata 'Zat yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan'.

Lanjut olehnya, terkait skema debat publik putaran pertama dan putaran kedua mendapat kritik dari berbagai kalangan, KPU Kota Mataram akhirnya merubah format debat publik, Ruslan juga mengatakan indikasi tidak mengutamakan Protokol Kesehatan terbukti dengan maraknya media sosial yang menampilkan foto dan video terhadap paslon saat kampanye termasuk bagaimana sejumlah kandidat secara nyata mengabaikan Protokol Kesehatan.

Ruslan juga mengingatkan bagaimana insiden di Karang Bedil yang menimpa tim SALAM maupun insiden yang mengarah pada aksi premanisme di Pasar Karang Sukun yang melarang Tim SALAM berkampanye membagi-bagikan masker pada pengunjung pasar dengan dalih bahwa pasar tersebut adalah basis salah satu kandidat. Hingga kini, tidak ada tindak lanjut yang memadai dari penyelenggara Pemilu atas hal tersebut. Karena itu, pihaknya kata Ruslan meminta aparat penegak hukum melakukan audit forensik terhadap kinerja KPU Kota Mataram, (7/12). 

Ruslan juga mengingatkan agar semua pihak mewaspadai potensi permainan politik uang di Pilkada Kota Mataram. KPU, Bawaslu, serta unsur Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) mesti melakukan tindakan nyata untuk mengantisipasi praktik politik uang tersebut. 

Hal senada di ungkapkan Pasangan Hj. Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan (SALAM), "Menolak tegas praktik politik uang karena jangan sampai demokrasi di kota ini tergadai oleh politik uang  karena hal tersebut hanya akan merusak proses demokrasi," tegasnya.

Ruslan selaku anggota DPRD Provinsi NTB, menghimbau  pihak penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu Kota Mataram harus berani memberlakukan peraturan ketat, agar para pemilih di TPS nantinya tidak diperkenankan membawa HP menuju bilik suara, karena hal tersebut berkaitan dengan dugaan modus politik uang dilancarkan oleh pemilih dengan bisa mempotret hasil pilihannya di bilik suara, kemudian foto itu diduga sebagai bukti untuk ditukarkan dengan uang tunai dengan jumlah tertentu yang dijanjikan. 

"Jadi KPU dan Bawaslu harus tegas untuk  mengantisipasi politik uang," ujarnya.

Ruslan juga menghimbau masyarakat Kota Mataram agar tidak golput dan mau menggunakan hak suara mereka demi kepemimpinan Kota Mataram yang lebih baik lagi, terkait dengan sisa kertas suara harus dimusnahkan oleh penyelenggara Pemilu agar tidak disalahgunakan. 

"Pemusnahan pun harus disaksikan oleh peserta Pemilu maupun aparat penegak hukum dan dibuatkan berita acara pemusnahannya serta melibatkan media untuk dokumentasikannya sehingga adanya transparansi." ungkap Ruslan, (7/12).

KPU Kota Mataram sendiri telah banyak menolak dengan tegas kalau ada konspirasi dalam melaksanakan pekerjaan, Terkait indikasi konspirasi dalam debat publik Komisioner Divisi Sosialiasi KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi menegaskan bahwa pihaknya sudah siapkan sesi saling mengkritisi dalam setiap debat. 

“Pertanyaan dari mereka (paslon). Kami hanya menyiapkan tema,” terangnya.

Dia menegaskan, sejak debat pertama hingga debat kedua, ia mengaku KPU Kota Mataram hanya menyiapkan tema. Masing-masing paslon bisa bertanya kepada paslon lain sesuai tema. Meskipun begitu diakui Sopian, bahwa KPU memang tidak membebaskan setiap paslon kepada siapa akan bertanya, lantaran khawatir salah satu paslon akan menjadi sasaran pertanyaan.  

(SS-IBN)

0/Post a Comment/Comments

Lebih baru Lebih lama

Adsense

Promo