Sekda Lombok Barat Ajak Gempur Rokok Ilegal yang Merugikan Daerah dan Negara.

Sekda Lombok Barat Ajak Gempur Rokok Ilegal yang Merugikan Daerah dan Negara.

Lombok Barat | suaraselaparang.co.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat Dr. H. Baehaqi mengajak untuk menggempur rokol ilegal yang merugikan daerah dan negara.

"Kenapa harus kita gempur rokok ilegal ini karena itu sangat merugikan negara karena tidak membayar cukai".

Hal itu disampaikan Baehaqi saat melakukan talk show secara live di Lombok TV bersama Kepala Subag Umum Beacukai Mataram Arya Abdillah, Kepala Dinas Disperindag H. Sabidin dan Sekretaris Pertanian Lombok Barat Arif, bertempat di Loby Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu, (24/11).

Beacukai diketahui merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang cukai.

"Cukai itu juga bagian dari pajak, cukai itu pajak tidak langsung yang artinya cukai itu dibebankan kepada konsumen," ujar Arya Abdillah selaku Subag Umum Kantor Beacukai Mataram.

Arya juga menjelaskan maksud dari karakteristik tertentu, yakni barang-barang yang dikenakan cukai itu ditentukan penggunaannya, diatur peredarannya dan diatur dampak lingkungannya. 

"Artinya dikenakan cukai agar ada batasan-batasan yang diberikan di lapangan sehingga tidak disalahgunakan," tambah Arya.

DBHCHT itu ada tiga jenis yang dikenakan kata Arya. Pertama, DBHCHT alkhohol yang merupakan bahan baku membuat minuman keras dan menjadi bahan kosmetik. Kedua, minuman keras  dan yang ketiga hasil tembakau.

Sementara Sekda Dr.Baehaqi menyebutkan cukai itu sangat penting bagi masyarakat Lombok Barat, bagi daerah produsen tembakau termasuk bagi petani tembakau itu sendiri. 

"Kita gempur rokok ilegal ini karena itu sangat merugikan negara karena tidak membayar cukai," tegasnya kembali.

Dari dana beacukai itu juga sebut Baehaqi untuk digunakan secara luas dalam pembangunan di daerah untuk kepentingan masyarakat dan petani.

Di Lombok Barat sendiri dana DBHCHT dari tahun 2010 sekitar Rp 8 milliar dan tahun 2020-2021 sudah Rp 17 milliar. Dan semuanya untuk fasilitas publik seperti puskesmas, Jamkesmas dan lain lain.

"Untuk itu Pemda selaku penegak regulasi harus menggempur rokok ilegal biar tidak merugikan negara dan Daerah," pungkasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdaganagan (Diseprindag) Lombok Barat dalam hal ini selaku leading sector perdagangan sudah berusaha melakukan pencegahan beredarnya rokok ilegal dengan melakukan sosialisasi selama 4 bulan. Turun ke 16 desa bersama Pol PP dan pihak Beacukai. 

Selain sosialisasi pihaknya juga menegaskan tembakau ilegal yang beredar di pasar dengan menggunakan paket eceran tanpa dilengkapi dengan merek dan pita cukai.

"Setelah menemukan ratusan petani tembakau melakukan paketan rokok ilegal. Kemudian kita bina untuk dapat diberikan merek dan beacukainya supaya tidak merugikan," cetus Sabidin, uKepala Dinas Disperindag Lombok Barat.

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama

Iklan

Sponsor