Dinilai Abai Mengawasi Pupuk, Ketua GSMD NTB Minta Kadis Perdagangan Dicopot

Dinilai Abai Mengawasi Pupuk, Ketua GSMD NTB Minta Kadis Perdagangan Dicopot
Ketua GSMD - Muhrim S.Pd.

Lombok Timur | suarselaparang.co.id - Dinas Pertanian Lombok Timur berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pupuk pada setiap musim tanam. Upaya yang telah dilakukan tak hanya turun ke masing-masing pengecer, bahkan langsung ke setiap sawah untuk menyerap secara langsung informasi dari para petani.

Hal tersebut diutarakan Ketua Gerakan Sarjana Membangun Desa Nusa Tenggara Barat (GSMD NTB), Muhrim, S.Pd.

"Banyak sekali upaya yang dilakukan Distan Lotim, bahkan ke setiap masing-masing sawah," jelasnya senin (24/01/2022). 

Menurut Muhrim, selama ini masyarakat hanya menyalahkan Dinas Pertanian saja. Padahal berdasarkan permendag no 15 tahun 2013 Dinas Perdagangan yg bertugas mengawasi distribusi, sehingga Dinas pertanian tidak bisa memasuki wilayah yang bukan kewenangannya, yaitu terkait pengawasan pendistribusian pupuk di lapangan, karna merupakan kewenangan dari Dinas Perdagangan Lotim.

"Jangan hanya menyalahkan Dinas Pertanian, Bupati/Wakil Bupati saja. Tapi Dinas Perdagangan yang memiliki tupoksi mengawasinya jangan malah tidur," tegasnya .

Lanjut Muhrim, Dirinya menyoroti kinerja Dinas Perdagangan Lotim yang dinilai abai dalam menjalankan tupoksinya untuk melakukan pengawasan. Mengingat di lapangan hanya Dinas Pertanian yang berjibaku.

"Desak dinas perdagangan di copot!, karena lalai dalam mengawasinya," himbau Muhrim.

Masih kata Muhrim, dirinya mengulas beberapa kewenangan yang ada pada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan sebagai berikut:

Dinas Perdagangan

Kata Muhrim, Dinas Pertanian tugasnya mengusulkan kebutuhan rakyat petani untuk pupuk subsidi, sehingga pupuk itu ada ketika usulan Dinas Pertanian telah dikabulkan, yang kemudian tertuang dalam E-RDKK.

Dan yang punya tugas menyalurkan, jelas dia lagi, adalah dari produsen ,distributor bersama para pengecernya di tingkat Desa. Urusan harga, lanjut dia lagi, telah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan dan Mentri Pertanian.

Lebih lanjut diuraikan Muhrim, setelah barang mulai pendropan, maka disitu Dinas Perdagangan harus total untuk turun mengawasinya dan menyampaikannya ke Bupati/Walikota, terkait apa saja temuannya.

Dan pemerintah daerah atas nama Bupati / walikota kemudian bersurat ke pemerintah pusat atas segala temuan yang ditemukan oleh Dinas Perdagangan. 

"Untuk lebih jelasnya, silahkan buka peraturan Menteri Perdagangan dan Mentri Pertanian," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Hj. Masnan, saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp enggan memberikan tanggapan. Ia tak bersedia mengangkat meski sudah coba ditelpon berkali-kali.

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama

Iklan

Sponsor