Anggota Komisi VIII DPR RI Bersama BPKH Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI  Bersama BPKH Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji
Dr. Rahmat Hidayat, S.E., M.T., bersama H. Rachmat Hidayat.

Lombok Timur - Bertempat di Pendopo Bupati Lombok Timur, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022, Selasa (22/03/2022). 

Kegiatan sosialisasi tersebut bertema "Strategi Pengelolaan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H".

Dimana Tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan literasi bagi masyarakat terakait pengelolaan keuangan haji.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Angota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI H. Rachmat Hidayat, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Dr. Rahmat Hidayat, S.E., M.T., Kepala Depag Lotim, H. Sirojudin, serta Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Juaini Taofik. 

Anggota BPKH, Dr. Rahmat Hidayat, S.E., M.T., menjelaskan, Umroh yang sudah beroperasi kembali menjadi sebuah sinyal baik atas terselenggaranya ibadah haji di tahun 2022. 

Dimana calon jamaah haji di seluruh dunia menunggu dan tertunda selama 2 tahun. 

Terkait biaya haji yang dibebankan kepada jamaah ataupun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara keseluruhan yang diperlukan hingga kini belum resmi ditetapkan.

"DPR dan Pemerintah sedang mengkaji hal-hal terkait protokol kesehatan, transportasi dan imigrasi dengan banyak pihak, termasuk tentunya dengan Arab Saudi yang memutuskan untuk meniadakan karantina dan PCR sebagai syarat umroh, menjadi peluang untuk penghematan biaya yang diperlukan," jelasnya. 

Namun demikian belum ada pernyataan resmi terkait kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi tahun ini.

"Sebagaimana diketahui BPKH adalah lembaga publik independen yang dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang optimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalisasi serta efisiensi biaya penyelenggaran ibadah haji," ujar Dr. Rahmat.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI H. Rachmat Hidayat menjelaskan, tata kelola keuangan Haji sangat perlu dilakukan. 

Pasalnya isu yang berkembang di masyarakat, dana haji digunakan Pemerintah untuk membangun infrastruktur, disamping dana haji untuk mensubsidi para jamaah, keuangan haji juga bermanfaat untuk kepentingan sosial. 

"Sosialisasi hari ini guna meminimalisir isu yang berkembang di masyarakat tentang pengalihan dana haji," jelas Rachmat.

Lebih jauh Rachmat menjelaskan, keuangan haji tak hanya diperuntukkan untuk kegiatan sosial maupun subsidi haji, dana haji juga banyak diperuntukkan kepan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

"Keuangan haji juga merambah ke lembaga pendidikan berbasis keagamaan," tutupnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut.

Dikatakan Juaini, Sosialisasi tersebut sebagai kerjasama dan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan haji yang khususnya di Lombok Timur.

"Antrian haji di Lombok Timur cukup panjang, sekitar 1,3 juta jiwa. Untuk itu, hadirnya pemangku kebijakan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat," ujarnya.

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama

Iklan

Sponsor