Pembangunan Inklusif di NTB dalam Pemulihan Ekonomi Daerah

Pembangunan Inklusif di NTB dalam Pemulihan Ekonomi Daerah

Oleh : Maharani

Pandemi  Covid-19  adalah  ujian  ketahanan  suatu  bangsa.  Mengutip  Menteri  Luar Negeri  Singapura,  Vivian  Balakrishnan,  Pandemi  Covid-19  adalah acid  test (uji  kelaikan cepat) bagi ketahanan kesehatan publik, modal sosial serta sistem tata kelola pemerintahan. Krisis  multidimensi  akibat  pandemi  Covid-19  ini  datang  begitu  cepat  dan  menguak kerapuhan  yang  dimiliki  suatu  negara di  berbagai  bidang, termasuk ekonomi.

Sebagai daerah yang terbuka, perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak kebal terhadap gejolak dunia yang  diakibatkan  pandemi  Covid-19.  Berbagai  badan  ekonomi  internasional  seperti  Bank Dunia  memperkirakan  pandemi  ini  akan  mengikis  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan daerah, hingga hanya  berada  pada  kisaran -3,5%  sampai  dengan  2,1%  pada  2020.  

Senada  dengan  Bank Dunia, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.5% pada 2020. Hal ini jelas merupakan sebuah koreksi tajam dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,02% yang tercatat  pada  2019.  Demikian  pula  Sementara  dari  sisi  sosial  ekonomi,  beberapa  lembaga memperkirakan  akan  terjadi  tambahan  antara  1,16  juta  (+0.44%)  hingga  9,6  juta  (+3.6%) penduduk miskin pada 2020, yang tergantung pada derajat kerusakan ekonomi yang akan terjadi.  Begitu  juga,  jumlah  penganggur  diperkirakan  akan  bertambah  sebesar  2,91  juta (2.17% angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3.79% angkatan kerja) pada 2022.

Namun di awal tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Nasional menunjukkan pertumbuhan yang pelan namun pasti. Bahkan menurut hasil analisis dari Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas melihat adanya pemulihan ekonomi secara sektoral yang makin solid, ditunjukkan dengan semakin banyak sektor yang sudah mencapai level sebelum pandemi pada 2019.

Apalagi impor bahan baku dan barang modal di banyak industri juga sudah meningkat pesat menunjukkan aktivitas produksi yang semakin tinggi. Analis dari Bank Mandiri mengatakan ke depan, perekonomian dihadapkan pada beberapa tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai dan diantisipasi, yaitu kenaikan harga energi (minyak, gas, dan batu bara) yang meningkatkan biaya produksi, produsen yang akan meningkatkan harga jual di tingkat konsumen (pass-through), hingga depresiasi rupiah yang akan meningkatkan beban biaya-biaya dari bahan baku impor.

Berdasarkan data Mandiri, pertumbuhan kredit perbankan nasional telah mencapai 3,8%. Di sisi lain, dana pihak ketiga perbankan terus tumbuh tinggi, sebesar 10,1% yoy pada bulan April 2022.

Tingginya pertumbuhan DPK mendorong terjaganya likuiditas perbankan. Rasio loan to deposit (LDR) yang mencerminkan likuiditas perbankan masih rendah pada 80%, meski jika dibandingkan bulan sebelumnya rasio LDR terlihat meningkat sejalan akselerasi pertumbuhan kredit.

Ke depan, sektor perbankan akan menghadapi tantangan normalisasi kebijakan, terutama dengan adanya kenaikan rasio GWM yang berpotensi mengurangi likuiditas secara bertahap.

NTB dengan basis perekonomian di bidang Pertanian dan pariwisata selama ini pun mengalami gejolak yang yang cukup parah. Kedua sektor ini pun mengalami kontraksi. Jika tidak memiliki strategi maka perekonomian daerah akan mengalami krisis yang mengakibatkan penghidupan masyarakat secara umum akan terganggu.

Pada hakekatnya setiap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Lombok Research Center (LRC) selama ini mendorong agar kebijakan dan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian; sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang.

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Strategi Pembangunan Ekonomi NTB

Pemerintah daerah NTB melihat begitu besar dampak ekonomi bagi masyarakat menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan Pemilihan usaha dan komoditas yang menjadi andalan daerah dan berbasis sumberdaya lokal.  

Pemulihan ekonomi harus dirancang seawal mungkin, agar keadaan tidak semakin sulit. Dalam rangka pemulihan ekonomi harus ada prioritas pembangunan berdasarkan ketersediaan sumber daya dan keadaan aktual. Ketersediaan sumber daya alam dan budaya masyarakat dalam mengolah alam di NTB, mengharuskan pembangunan daerah lebih mengutamakan usaha-usaha yang terkait dengan sumber daya alam, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan menunjukkan perkembangan yang baik. 

Dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, harus mengutamakan UMKM. Pola usaha harus meneruskan kearifan lokal, sesuai dengan apa yang menjadi kekayaan dasar masyarakat NTB.

Melihat hal itu, Pemerintah Daerah terus membuat strategi dan kebijakan yang menggerakkan roda bisnis pada sektor UMKM. Beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah daerah NTB yaitu dengan memperbanyak Event. Baik yang berskala lokal, nasional maupun Internasional. 

Dimulai dengan perhelatan super bike di penghujung tahun 2021 dan perhelatan event MotoGP pada awal tahun 2022 yang lalu. Dan saat ini pemerintah daerah pun sedang melaksanakan Event Motor Kross MXGP yang berlangsung di Pulau Sumbawa.

Pelaksanaan event tersebut diharapkan akan mampu menggerakkan sektor UMKM. Sebagi contor berdasarkan beberapa analisa, pada perhelatan MotoGP yang lalu, perputaran ekonomi bagi UMKM cukup pantastis. Jika dilihat dari perputaran peredaran uang sampai 2 triliun. 

Melengkapi upaya pemulihan ekonomi, harus ada faktor pendukung, pelancar, dan strategi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan harus terdiri dari strategi dan program jangka pendek dan jangka panjang. Sesuai perkembangan zaman, maka usaha masyarakat harus dikelola menggunakan digitalisasi, teknologi informasi, media massa, serta melakukan diversifikasi usaha. Keadaan ekonomi yang terpuruk, mengharuskan adanya tambahan modal bagi rakyat dan UMKM untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya. Maka, disinilah peran Bank Daerah yakni Bank NTB syariah untuk mampu menangkap peluang ini. selain untuk menggerakkan ekonomi daerah juga sebagai strategi memperbanyak persentase kredit yang dikeluarkan untuk masyarakat dan UMKM.

Peranan pemerintah yang diperlukan adalah membuat peta jalan (road map) program pemulihan perekonomian daerah. Mengorganisir semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah berupaya menyediakan dan memfasilitas adanya permodalan, baik berupa anggaran pemerintah maupun dari lembaga keuangan. Pemerintah harus mendorong pengusaha menengah dan besar yang ada di NTB untuk secara signifikan dan terorganisir membantu usaha rakyat dan UMKM yang berjuang memulihkan perekonomian daerah. Pemerintah harus dapat memfasilitasi pengembangan pemasaran ke kabupaten lain dan ke luar negeri. Juga memfasilitasi pengusaha atau investor dari luar yang bermaksud berinvestasi di NTB.

Selain itu strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai. 

Semoga strategi dan usaha yang dilakukan Pemerintah daerah NTB akan mampu memulihkan perekonomian yang selama dua tahun terpuruk. Ini semua demi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB menuju NTB GEMILANG.

Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama

Iklan

Sponsor